Diduga Pungli PTSL, Kepala Desa Lambangsari di Tahan Kejari Kabupaten Bekasi

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Agustus 2022 13:21 WIB
Bekasi, MI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menetapkan Kepala Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, inisial PH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta melakukan pungutan liar (pungli), Selasa (2/8) kemarin. Sebagaimana diketahui, Desa Lambangsari, adalah salah satu penerima Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah di tunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, pada tahun 2021 lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Monitoridonesia. com, bahwa dalam pelaksanaan program pembuatan PTSL di Desa Lambangsari. Bahwa PH selaku Kepala Desa, diduga telah melanggar aturan sesuai petunjuk teknis. Dimana para petugas lapangan yang menjalankan program PTSL, mulai dari tingkat RT, RW, Kepala Dusun sampai Sekretaris Desa, diduga menerima uang dari warga yang menjadi peserta program itu dengan nilai Rp.400.000,- per bidang dan disetorkan ke Kepala Desa PH. Atas perbuatannya, PH disangkakan dengan pasal 11 dan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun. Saat ini PH telah ditahan selama 20 hari kedepan hingga 21 Agustus 2022 sebagai proses penyidikan. Untuk mengetahui lebih jauh terkait penahanan Kepala Desa Lambangsari PH ini, Monitorindonesia.com, pada hari Rabu (3/8)  kemarin telah melakukan konfirmasi dengan Kasi Pidsus melalui Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di ruang Informasi publik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Siwi Utomo menjelaskan, PTSL Kab. Bekasi menjadi salah satu daerah penerima program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tahun 2021. Pipit Heryanti alias PH meminta para perangkatnya untuk mengutip sejumlah ke warga yang mau berpartisipasi. Setiap warga diminta membayar Rp400.000 per sertifikat. “Uang tersebut dikumpulkan kepada Kepala Desa Lambang sari, namun untuk biaya patok, materai, fotokopi dan lain sebagainya dibebankan kepada pemohon,” ujar Siwi Utomo. Dari hasil penyidikan sementara, hasil pungutan liar PTSL di Desa Lambangsari diketahui sebesar Rp466 juta. Namun, angka ini masih bersifat sementara. Pasalnya masih terdapat pemohon yang berasal dari badan hukum maupun perusahaan. "Jumlah pemohon dalam program PTSL di Desa Lambang Sari mencapai 1.165 sertifikat dari tiga dusun," kata Siwi. "Ada dugaan masih ada permintaan uang dengan jumlah yang lebih besar terkait penyalahgunaan permohonan PTSL dari pemohon badan hukum atau perusahaan,” pungkasnya. [Maman/Panda]

Topik:

pungli PTSL Kepala Desa Lambangsari Kejari Kabupaten Bekasi

Berita Sebelumnya

Angka Perceraian Naik, Bertambah 292 Janda di Probolinggo 

Berita Selanjutnya

Perbaikan Jalan Provinsi yang Hancur di Inhu Aspirasi Anggota DPRD Riau

Berita Terkait

Hukum
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Foto: Istimewa

Kapolda Metro Jaya Diminta Ambil Langkah Tegas soal Dugaan Pungli di Samsat Kabupaten Bekasi

26 Agustus 2025 18:12 WIB

Hukum
Kantor Samsat Kabupaten Bekasi. Foto: Dok MI/Istimewa

Dugaan Pungli Rugikan Negara Miliaran Rupiah per Tahun, Ditlantas Polda Metro Didesak Bersih-bersih Samsat Kabupaten Bekasi

21 Agustus 2025 13:25 WIB

Hukum
Samsat Kabupaten Bekasi (Foto: Dok MI)

Sarang Pungli Balik Nama dan Pajak di Samsat Kabupaten Bekasi Meresahkan Akibat Ulah Oknum Polri

20 Agustus 2025 12:40 WIB

Hukum
Kamis tanggal 24 Juli 2025, Tim Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Camat Pagar Gunung. Bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini semua atas perintah, seizin, dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena adanya dugaan aliran dana untuk Oknum Penegak Hukum. (Foto: Dok MI)

Kejati Sumsel Tangkap Camat dan 20 Kades: Ada Dugaan Aliran Dana ke Oknum APH

25 Juli 2025 09:02 WIB

Nasional
Anggota Komisi V DPR Syafiuddin. (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Berantas Pungli Logistik Truk Hingga Rp150 Juta per Tahun

18 Juli 2025 14:31 WIB

Hukum
Kejari Samosir (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Kumpul Bukti dan Data Dugaan Pungli Jaksa di Samosir

30 Juni 2025 05:32 WIB