Heboh Anggaran Liputan di Masa Reses DPRD Malut, Diduga Jadi Temuan

Sofifi, MI - Baru-baru ini, sejumlah wartawan yang bertugas melakukan peliputan berita di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dihebohkan dengan adanya dugaan temuan anggaran liputan kegiatan masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara. “Betul, temuan ini harus kasih tuntas, jangan sampai kita punya nama baik tercoreng. Jadi, kalau ada pengembalian, kasih tahu supaya segera kita tindaklanjuti,” tegas Samsudin Chalil, wartawan surat kabar harian (SKH) Malut Post, saat menanggapi pernyataan dari Rais (salah satu wartawan liputan di Pemprov Malut), di grup whatsapp Reses Deprov Malut, Rabu (17/5). Menanggapi diskusi terkait temuan tersebut, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan DPRD Malut, Zulkifli Bian, mengatakan, bahwa apa yang diperdebatkan oleh sejumlah wartawan di grup whatsapp Reses Deprov Malut itu bukan soal temuan anggaran. Namun, yang benar adalah kekurangan bukti surat pertanggunggjawaban (SPJ). Ia mencontohkan seperti, kekurangan bukti tiket kapal laut, bukti sewa mobil ke lokasi reses, dan bukti sewa kamar hotel selama berada di lokasi reses. “Itu kekurangan bukti SPJ transportasi, seperti bukti tiket kapal laut, sewa mobil ke lokasi. Jadi, ini masih dilengkapi. Kalau temuan itu fiktif, ini semua (wartawan) pergi (turun ke lokasi reses). Jadi, harus bedakan, temuan kekurangan bukti SPJ. Jadi, ini ada dibantu siapkan bukti-bukti SPJ untuk dilengkapi ke BPK,” jelas Zulkifli. Selain itu, Zulkifli menambahkan, agenda wartawan untuk melakukan liputan reses di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD Malut yang terdiri dari 5 daerah pemilihan itu tidak ada yang fiktif. Namun, hanya kekurangan bukti SPJ. “Prinsipnya, tidak ada yang fiktif, hanya kekurangan bukti SPJ transportasi saja, lagi disiapkan staf. Jadi, aman, tenang aja, biar staf cepat selesaikan administasi SPJ,” ungkapnya. Berikut jenis temuan dan besaran anggaran per wartawan selama 6 hari melakukan liputan di lokasi reses pada bulan Januari 2022. 1. Rais Dero, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.700.000 2. Andre Sudin, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.550.000 3. Hairil Yusup, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.700.000 4. Madfud Husen, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.900.000 5. Samsuddin Chalil, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran RP 11.150.000 6. Elfa Umasugi, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran RP 11.150.000 7. Munawir Yakub, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran selama 6 hari RP 5.950.000 8. Sahril Abdullah, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran selama 6 hari Rp 6.000.000 9. Samsuddin Latif, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.000.000 10. Wahyudi Yahya, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses dan tidak ada tandatangan penerima dana, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.550.000 11. Risno Rasai, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 5.350.000 12. M. Supardi S, Tiakoly, jenis temuan tidak ada laporan peliputan kegiatan reses, besaran anggaran selama 6 hari Rp 4.900.000. (Rais Dero) #DPRD Malut