DPR: Pandemi Tak Jadi Alasan Penyalahgunaan Kekuasaan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 November 2021 11:46 WIB
Monitorindonesia.com - Kalangan DPR sepakat pandemi  Covid-19 tak jadi alasan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK mengabulkan gugatan uji materi Perppu No 1 Tahun 2020 menghapus impunitas pejabat yang mengeluarkan dana terkait pandemi Covid-19 disambut baik Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid. Anwar Hafid mengaku setuju, dengan putusan tersebut.  Menurutnya, hal ini agar diskresi pandemi tak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan. "Saya setuju, agar diskresi pandemi tidak dijadikan alasan bagi penyalahgunaan kekuasaan," kata Anwar Hafid, Senin, (1/11/2021). Dengan kondisi demikian, Anwar Hafid mengingatkan, agar pemerintah harus siap dan mampu dalam menjalankan kebijakan negara. "Untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan pasca pandemi," tegas Anwar Hafid. Dalam menjaga stabilitas ekonomi termasuk kesehatan, Anwar Hafid meminta, agar pemerintah dapat melakukan sejumlah hal. Salah satunya ialah dengan mengenjot pemulihan ekonomi. "Yang terpenting saat ini adalah pemulihan ekonomi harus digenjot. Kurangi beban rakyat contoh tes PCR yang mahal," kata Anwar Hafid. Selain itu, lanjut Anwar Hafid, perbanyak kegiatan- kegiatan padat karya sehingga rakyat bisa bekerja dan mendapatkan upah yang layak secara merata. "Ekonomi yang tumbuh akan menciptakan kestabilan ditengah-tengah masyarakat," tandas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini.

Topik:

Covid-19 pandemi DPR RI

Berita Sebelumnya

Sidang Gugatan ke PSI Digelar Besok, Viani: Saya Punya Kebenaran

Berita Selanjutnya

Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini. (Foto. Rizal)

DPR Sahkan RUU Kepariwisataan, Novita Hardini: Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Daerah

16 jam yang lalu

Politik
Ketua DPR Puan Maharani (Dok. MI)

HUT ke-80 DPR RI, Puan Maharani Minta Maaf dan Janji Perbaiki Kinerja

18 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI, Jakarta. (Foto: Zul Sikumbang)

DPR RI Sahkan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

21 jam yang lalu

Nasional
Gedung DPR RI (Foto: Dok/MI/Istimewa)

DPR RI Akan Sahkan RUU BUMN di Rapat Paripurna Besok

1 Oktober 2025 19:01 WIB

Ekonomi
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan. (Dok. MI)

Nasim Khan: Perpres Tata Niaga Gula Penting Selamatkan Petani dan Konsumen

30 September 2025 12:44 WIB

Ekonomi
Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa: Pemerintah Akan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Perbesar Utang

23 September 2025 12:07 WIB