Pengamat: AHY Tak Pantas Seret TNI ke Ranah Politik

MonitorIndonesia.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak sembarangan menyeret-nyeret nama TNI terkait bisikan yang dia diterima dari para seniornya di TNI. AHY dikabarkan mengaku kerap menerima masukan dari para seniornya di internal TNI terkait tabiat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut Fernando, pengakuan ini tidak patut diutarakan apalagi menyeret institusi TNI ke ranah politik. “Dan yang dimaksudkan senior di TNI ini apakah masih aktif atau sudah purnawirawan?” kata Fernando mempertanyakan pengakuan itu. Pernyataan AHY yang mengatasnamakan senior di TNI juga, menurut Fernando, sama saja dengan meragukan penegakan hukum. Karena hal itu akan berimplikasi pada penilaian negatif terhadap peradilan di Indonesia. “Apapun alasannya, apa yang disampaikan oleh AHY tidak tepat karena ada kesan menyudutkan peradilan di Indonesia dengan mengatasnamakan senior di TNI,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/11/2021). Menurut pengamat poltik ini, AHY memakai tameng senior di TNI untuk menyudutkan Moeldoko. Fernando pun memintanya membuka siapa senior yang dimaksud memberikan informasi mengenai Moeldoko. “Sehingga fitnah yang dilontarkan terhadap Moeldoko dengan mengatasnamakan senior di TNI dapat dibuktikan,” beber Fernando. Lebih lanjut, Fernando meyakini jika putusan PTUN berbeda dari yang sekarang, putera sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan memberikan penilaian yang negatif terhadap peradilan. “Jangan-jangan senior di TNI yang dimaksudnya adalah SBY yang juga merupakan mantan anggota TNI. Apa yang saya sampaikan tentunya bukan tanpa alasan karena SBY pada September  lalu pernah ngetwit tentang hal yang sama,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan bahwa AHY mengaku sempat diperingatkan para seniornya di internal TNI terkait sosok Moeldoko. Menurut dia, para seniornya menyebut Moeldoko adalah sosok yang tak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. Untuk mencapai keinginannya, kata dia, mantan Panglima TNI itu bahkan bisa menghalalkan segala cara, hingga membeli hukum.