DPR Minta Peradi Kawal Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Syamsul

Diperbarui 3 Juni 2022 17:55 WIB

DPR Minta Peradi Kawal Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir menanggapi masukan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam pembahasan RUU Hukum Acara Perdata pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Jum'at (3/6). Adies Kadir dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan jika Komisi III DPR sebelumnya telah menerima beberapa masukan dari masyarakat. Salah satu masukan itu, kata Adies, misalnya terkait susahnya melakukan eksekusi, meskipun telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan, ada juga masukan mengenai Juru Sita yang perlu juga diperbaiki. "Karena itu Komisi III berpandangan perlu ada terobosan dalam RUU Hukum Acara Perdata agar hal-hal ini dapat diatasi di masa depan," ujar Adies. Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP I Wayan Sudirta, turut meminta agar PERADI secara serius mengawal proses pembahasan di Komisi III DPR RI. "PERADI harus membentuk tim yang tangguh untuk menyempurnakan segala kekurangan dari hukum acara perdata dengan memberikan umpan dan rekomendasi kepada Komisi III DPR," terangnya. Wayan juga meminta agar PERADI memikirkan apakah mungkin membuat ketentuan mengenai hubungan hukum acara perdata dengan hukum adat, agar putusan - putusan pengadilan dapat memberikan rasa keadilan. Sementara itu, Wasekjen DPN PERADI Daud Bereuh menyebutkan jika ada 6 isu krusial yang menjadi sorotan dari PERADI. Yakni mengenai perlindungan warga negara, alat bukti, penyangkalan pemberian kuasa, Lembaga penyanderaan, mediasi dan eksekusi. "Salah satu hal yang disorot PERADI adalah mengenai hak gugat warga negara. Meskipun hak gugat warga negara telah menjadi bagian dari praktik, namun hal ini justru tidak diatur dalam RUU Hukum Acara Perdata," terangnya. Selain itu, lanjut Daud, pengaturan penyangkalan pemberian kuasa juga justru dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya praktik - praktik yang tidak terpuji. "Karena itu, kami meminta agar DPR mempertimbangkan dengan cermat mengenai pengaturan ketentuan penyangkalan pemberian kuasa tersebut," tuturnya. [Sul]

Topik:

DPR Peradi RUU Hukum Acara Perdata

DPR Minta Peradi Kawal Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Berita Sebelumnya

Aleg Ini Tegaskan Hasil Laut Maluku Tak Boleh Diambil Negara Lain Atas Nama Ekspor dari Indonesia

Berita Selanjutnya

Hafisz Tohir: Politik Anggaran yang Bijak Penting Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Berita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K