Limitasi Waktu Kurator BUMN Dinilai Sah Secara Hukum

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 13 Juni 2022 21:05 WIB
Jakarta, MI - Pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit suatu perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Meski tidak ada ketentuan di UU atau peraturan turunan yang memberikan satu limitasi waktu pemberesan terhadap suatu harta pailit, namun jika kepentingannya untuk bangsa dan negara maka hal tersebut disebut sah. Demikian terungkap dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak saat Rapat Panitia Kerja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). “Sebagaimana diketahui, saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan bahkan mau dijual. Nah kalau yang saya lihat kendala itu adalah juga dari sisi waktu. Jadi kurator ini sering beralasan tidak segera menyelesaikan dengan target untuk memaksimalkan penerimaan negara. Karena semakin lama waktu tertunda, tentu semakin sedikit nilai aset apalagi jika terkait dengan mesin. Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu?” tanya Martin. Merespon hal tersebut, Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menjelaskan tidak ada pelanggaran UU terhadap pemberian suatu limitasi waktu kepada kurator untuk pemberesan terhadap suatu harta pailit. “Jika bicara the best of the best, maka tidak salah memberikan satu ekspektasi waktu untuk kurator. Meskipun tidak ada ketentuan UU atau peraturan turunannya yang memberikan satu limitasi waktu pemberesan terhadap suatu harta pailit,” ungkapnya. Akan tetapi, sambungnya, sebagai suatu itikad baik maka dapat dimintakan satu ekspektasi waktu atau best effort dari tim kurator khususnya untuk penanganan suatu BUMN yang akan dibubarkan. “Tentu ini kepentingannya karena buat negara. Jadi silahkan saja, kalau secara hukum itu tidak mengikat dan tidak ada yang dilanggar untuk memberikan batas waktu. Namun, patut dicatat walaupun kurator gagal ataupun melewati limitasi waktu juga bukan berarti dia salah secara hukum,” tandas Ketua Umum AKPI.

Topik:

BUMN

Berita Sebelumnya

PT Kertas Leces Pailit, DPR ke BUMN: Gaji dan Pesangon Karyawan Gimana?

Berita Selanjutnya

Soal Capres 2024, Partai NasDem: Mungkin Ahmad Sahroni Mau Dicalonkan

Berita Terkait

Politik
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menata Ulang BUMN, Pengamat Desak Prabowo Ganti Semua Komisaris dari Parpol

11 Oktober 2025 13:09 WIB

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang meninjau secara langsung program pemberdayaan PNM kepada nasabah UlaMM dan Mekaar di Kopeng, Jawa Tengah, Kamis (9/10/2025).

Menko Pangan Zulhas Panen Brokoli hingga Ayam Petelur di Rumah Pangan PNM

9 Oktober 2025 21:27 WIB

Ekonomi
Plt Direktur Utama PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana (Foto: Dok Jasa Raharja)

Harta Plt Dirut Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana Naik 7 Kali Lipat, Publik Desak KPK Audit

6 Oktober 2025 16:48 WIB

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

5 Oktober 2025 18:25 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok Ist)

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

2 Oktober 2025 12:02 WIB

Hukum
Dua tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. (Foto: Dok MI)

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

1 Oktober 2025 13:44 WIB