Limitasi Waktu Kurator BUMN Dinilai Sah Secara Hukum

Syamsul

Diperbarui 13 Juni 2022 21:05 WIB

Limitasi Waktu Kurator BUMN Dinilai Sah Secara Hukum

Jakarta, MI - Pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit suatu perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia. Meski tidak ada ketentuan di UU atau peraturan turunan yang memberikan satu limitasi waktu pemberesan terhadap suatu harta pailit, namun jika kepentingannya untuk bangsa dan negara maka hal tersebut disebut sah. Demikian terungkap dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak saat Rapat Panitia Kerja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). “Sebagaimana diketahui, saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan bahkan mau dijual. Nah kalau yang saya lihat kendala itu adalah juga dari sisi waktu. Jadi kurator ini sering beralasan tidak segera menyelesaikan dengan target untuk memaksimalkan penerimaan negara. Karena semakin lama waktu tertunda, tentu semakin sedikit nilai aset apalagi jika terkait dengan mesin. Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu?” tanya Martin. Merespon hal tersebut, Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menjelaskan tidak ada pelanggaran UU terhadap pemberian suatu limitasi waktu kepada kurator untuk pemberesan terhadap suatu harta pailit. “Jika bicara the best of the best, maka tidak salah memberikan satu ekspektasi waktu untuk kurator. Meskipun tidak ada ketentuan UU atau peraturan turunannya yang memberikan satu limitasi waktu pemberesan terhadap suatu harta pailit,” ungkapnya. Akan tetapi, sambungnya, sebagai suatu itikad baik maka dapat dimintakan satu ekspektasi waktu atau best effort dari tim kurator khususnya untuk penanganan suatu BUMN yang akan dibubarkan. “Tentu ini kepentingannya karena buat negara. Jadi silahkan saja, kalau secara hukum itu tidak mengikat dan tidak ada yang dilanggar untuk memberikan batas waktu. Namun, patut dicatat walaupun kurator gagal ataupun melewati limitasi waktu juga bukan berarti dia salah secara hukum,” tandas Ketua Umum AKPI.

Topik:

BUMN

Limitasi Waktu Kurator BUMN Dinilai Sah Secara Hukum

Berita Sebelumnya

PT Kertas Leces Pailit, DPR ke BUMN: Gaji dan Pesangon Karyawan Gimana?

Berita Selanjutnya

Soal Capres 2024, Partai NasDem: Mungkin Ahmad Sahroni Mau Dicalonkan

Berita Terkait

Purbaya Tolak Permintaan Danantara Hapus Tagihan Pajak BUMN Sebelum 2023

BPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp69,2 Triliun, Terbesar di BUMN

Danantara Ungkap 52 Persen BUMN Merugi, Hanya 8 yang Setor Dividen

Indofarma PHK 413 Karyawan, Sempat Tersisa hanya 3 Orang

BPK Bongkar Seabrek Masalah dan Kerugian Penjualan Tebu dan Sawit di PTPN II

Komisaris BUMN "Bedakin" Lapkeu Demi Bonus Siap-siap Diaudit!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K