Soal Penggunaan Kompor Listrik Masyarakat, DPR: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru!
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
22 September 2022 11:52 WIB
![Soal Penggunaan Kompor Listrik Masyarakat, DPR: Menyelesaikan Masalah dengan Masalah Baru!](https://monitorindonesia.com/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-22-at-11.20.36-1.jpeg)
Jakarta, MI - Pemerintah mencanangkan rencana untuk penggunaan Kompor gas atau kompor listrik bagi masyarakat. Akan tetapi program Pemerintah ini dikritik oleh Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mulan Jameela, yang menilai bahwa itu bukan sebuah solusi yang dihadirkan pemerintah akan tetapi memindahkan titik masalah saja.
"Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru," demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela saat mengikuti rapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian," dikutip, Kamis (22/9).
Ia berpandangan bahwa, sebagai seorang perempuan yang kebanyakan dilakukan mengurusi persoalan yang ada di dapur, tentunya mengetahui kebutuhan dapur itu sendiri, jadi sangatlah diketahui kompor apa yang layak digunakan pada saat memasak tersebut.
"Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan," tuturnya.
Mulan juga menambahkan bahwa, sebelumnya Komisi VII DPR RI sudah melakukan pembahasan terkait penggunaan kompor listrik ini bersama pihak Kementerian ESDM, dan dari hasil pembahasan tersebut, maka menarik kesimpulan untuk mengadakan kajian ulang terkait program Pemerintah itu sendiri.
"Menurut saya konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi jadi persoalan ibu-ibu. Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru," pungkasnya. [Adi]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Politik
![Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Komisi VII Minta Presiden Selanjutnya Berani Evaluasi Program Hilirisasi Tambang
14 jam yang lalu
Ekonomi
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
Politik
![Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto-foto-midhanis.webp)
Anggota Komisi VII Dukung Tuntutan Mahasiswa Agar Presiden Cabut Peraturan Izin Tambang Ormas dan Freeport
24 Juli 2024 16:30 WIB
Politik
![Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator Minta Pemerintah Jangan Grasah-grusuh Terapkan Pembatasan Subsidi BBM Per 1 September
21 Juli 2024 13:38 WIB
Politik
![Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Komisi VII Minta Luhut Tarik Pernyataannya Soal Pembatasan BBM Bersubsidi
17 Juli 2024 12:25 WIB
Politik
![Penyaluran Bansos Masih Berantakan, Komisi VIII: Ada Orang Kaya Tapi Dapat Bansos Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/marwan-dasopang.webp)
Penyaluran Bansos Masih Berantakan, Komisi VIII: Ada Orang Kaya Tapi Dapat Bansos
16 Juli 2024 17:18 WIB
Ekonomi
![Komisi VII Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi: Jangan Buat Rakyat Resah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/edy.webp)
Komisi VII Ingatkan Pemerintah Soal Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi: Jangan Buat Rakyat Resah
16 Juli 2024 13:46 WIB