Amin Ak Sebut Putusan PN Jakpus Bisa Lumpuhkan Legitimasi Legislatif

Syamsul

Diperbarui 3 Maret 2023 13:51 WIB

Amin Ak Sebut Putusan PN Jakpus Bisa Lumpuhkan Legitimasi Legislatif

Jakarta, MI- Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang “memerintahkan” Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 melanggar UUD NRI 1945. Keputusan tersebut tidak punya dasar hukum karena Pengadilan Negeri tidak punya yurisdiksi dan kompetensi untuk memutuskan penundaan Pemilu. “Karena bertentangan dengan konstitusi, maka KPU tidak perlu mematuhi putusan tersebut,” kata Amin, Jumat (3/3/2023). Amin mengungkapkan, UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, ‘Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Artinya Putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak diucapkannya putusan, jelas bertentangan dengan konstitusi. Logika dari amar putusan PN itu berarti, Pemilu tidak bisa diselenggarakan 5 tahun sekali. Karena Pemilu terakhir dilaksanakan pada 2019, maka menjadi harga mati bahwa pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 2024, bukan tahun 2025 sebagaimana amar putusan PN Jakarta Pusat," tandasnya. Selain itu, kata dia, Amar putusan tersebut juga melanggar ketentuan Konstitusi lainnya terkait masa jabatan Presiden, yang sesuai dengan pasal 7 UUD NRI 1945 akan selesai pada Oktober 2024. "Kalau Pemilu ditunda hingga Juli 2025, akan terjadi kekuasaan Eksekutif (Presiden dan para Menteri) dan Legislatif (DPR, DPD dan MPR) yang tidak memiliki basis legitimasi konstitusional," ujarnya. Di dalam UU Pemilu, jelas dia, tidak dikenal penundaan Pemilu, namun yang ada Pemilu Susulan dan Pemilu Lanjutan. "Artinya Pemilu secara nasional harus tetap dilaksanakan, kecuali untuk daerah-daerah yang mengalami kendala serius seperti bencana atau kerusuhan sosial misalnya, maka diberlakukan Pemilu Susulan dan Pemilu lanjutan di daerah yang terdampak saja," tegasnya. Putusan PN Jakarta Pusat tersebut menurut Amin juga janggal karena perkara yang mereka tangani merupakan perkara perdata antara Partai Prima dengan KPU. Artinya keputusan yang diambil hanya terkait dengan Partai Prima, misalnya dengan memerintahkan pengembalian hak Partai Prima sebagai peserta Pemilu. "Aneh kalau kemudian putusan itu berdampak pada seluruh rakyat Indonesia dengan putusan perintah penundaan Pemilu. Semoga PN Jakarta Pusat menyadari kekeliruannya dan segera mengoreksi putusannya,” pungkas Politikus PKS itu.

Topik:

PN Jakpus

Amin Ak Sebut Putusan PN Jakpus Bisa Lumpuhkan Legitimasi Legislatif

Berita Sebelumnya

Respons Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu, Adies Kadir: Hakimnya Harus di Non Palukan

Berita Selanjutnya

Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Potensial Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan

Berita Terkait

Mantan Dirut Taspen Antonius Kosasih Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara

PT Asiana Senopati, Perusahaan Istri Menperin Mangkir dari Perintah Pengadilan

PN Jakpus Terima Permohonan Banding Tom Lembong

PN Jakpus Tanggapi Kritik Vonis Tom Lembong: Majelis Hakim Tidak Terkontaminasi Tekanan atau Isu Politik

Komut ASDP Dicopot Erick Usai Laporkan Potensi Korupsi: Jangan Korbankan 'Pion'!

Gugatan ke PN Jakpus jadi 'Malapetaka Besar' bagi Jusuf Hamka Bos PT CMNP

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K