Cegah Pelanggaran Kampanye Terselubung dan Politik Identitas di Bulan Suci Ramadhan
![Akbar Budi Prasetia](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui
18 Maret 2023 14:17 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan, di masa sosialisasi ini kerap ditemukan pelanggaran Pemilu khususnya kampanye yang dilakukan partai politik.
Berkaca Pemilu 2019, banyak terjadi pelanggaran Pemilu terutama pada masa kampanye. Kerap ditemukan partai politik melakukan kegiatan politik di tempat yang dilarang Undang-Undang Pemilu.
"Kalau berkaca dari peristiwa 2019 misalnya, terjadi upaya yang mengarah kampanye di tempat-tempat yang dilarang," kata Lolly kepada wartawan usai menghadiri acara Munggahan Pengawas bertajuk 'Bincang-Bincang Bawaslu Dengan Parpol Peserta Pemilu 2024' di Jakarta, Sabtu (18/3).
Anggota Bawaslu RI ini mencontohkan tempat yang dilarang untuk dilaksanakannya kegiatan kampanye diantaranya; tempat pendidikan, pemerintahan, dan ibadah.
Selain itu, Lolly mengungkapkan, pada Pemilu 2019 juga Bawaslu kerap menemukan kampanye yang dilakukan secara terselubung. Kampanye terselubung ini akan mengakibatkan gesekan di masyarakat.
"Berpotensi terjadi politisasi identitas, politisasi SARA yang kemudian menggunakan bulan suci ramadhan," tuturnya.
Maka dari itu, kata Lolly, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya tahapan Pemilu bertanggung jawab penuh untuk melakukan mitigasi agar kampanye terselubung terjadi di Pemilu serentak 2024.
"Beberapa hal yang kemudian di dalam mitigasi risikonya Bawaslu itu muncul," tandasnya. (ABP)
#Kampanye Terselubung #Politik Identitas
Berita Terkait
Politik
![Kelola Keuangan Secara Transparan, Bawaslu Raih Predikat WTP ke-9 Berturut-turut! Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (kanan) menerima sertifikat predikat WTP dari BPK di Jakarta, Kamis (25/7/2024). (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-bawaslu-rahmat-bagja-kanan-menerima-sertifikat-predikat-wtp-dari-bpk-di-jakarta-kamis-2572024.webp)
Kelola Keuangan Secara Transparan, Bawaslu Raih Predikat WTP ke-9 Berturut-turut!
26 Juli 2024 10:49 WIB
Politik
![Bawaslu Ingatkan Jajarannya untuk Mempunyai Bukti Kuat Saat Tangani Temuan Pelanggaran Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Puadi (Foto: Bawaslu)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-bawaslu-ri-puadi-1.webp)
Bawaslu Ingatkan Jajarannya untuk Mempunyai Bukti Kuat Saat Tangani Temuan Pelanggaran
22 Juli 2024 11:18 WIB
Politik
![PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024 Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bekas-cawapres-koalisi-perubahan-muhaimin-iskandar-alias-cak-imin-foto-midhanis.webp)
PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024
17 Juli 2024 21:57 WIB
Politik
![Anggota Bawaslu RI Puadi Tekankan Jajarannya untuk Awasi Proses Coklit Anggota Bawaslu RI, Puadi bersama Istri saat kediamannya di coklit (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-bawaslu-ri-puadi-bersama-istri-saat-kediamannya-di-coklit-foto-midhanis-1.webp)
Anggota Bawaslu RI Puadi Tekankan Jajarannya untuk Awasi Proses Coklit
5 Juli 2024 20:46 WIB
Politik
![Bawaslu Bakal Awasi Dampak Putusan DKPP Terhadap Pemecatan Hasyim Asy'ari Anggota Bawaslu RI, Puadi bersama Istri saat kediamannya di coklit oleh panitia pemuktakhiran data pemilih (Pantarlih) Kota Jakarta Barat. (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/puadi.webp)
Bawaslu Bakal Awasi Dampak Putusan DKPP Terhadap Pemecatan Hasyim Asy'ari
5 Juli 2024 16:27 WIB