Tepis Tudingan TKN, Mardani Ali Sera Sebut Koalisi dengan Kubu 03 untuk Pastikan Pemilu Luber Jurdil


Jakarta, MI - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, membantah tudingan TKN Prabowo-Gibran terkait terbentuknya kubu koalisi Pasangan Calon (paslon) 01 dan 03 yang hendak mengeroyok paslon 02 di Pilpres 2024.
Menurutnya, hal itu bukanlah koalisi untuk menyerang paslon 02, tetapi merupakan bentuk komitmen kerjasama dari kubu 01 dan 03 untuk menjaga pemilu yang lugas, bersih, jujur dan adil (luber jurdil) serta tejaganya netralitas dari aparatur negara.
"Tidak, tetapi beberapa pembicaraan lebih kepada Pemilu berjalan luber dan jurdil, karena indikasi penggunaan aparat negara, PJ Gubernur, ada sekda, ada satpol PP, ada beberapa instrumen lainnya itu agak masif," kata Mardani kepada Monitorindonesia.com di kompleks parlemen Jakarta, Selasa (16/1).
Selain itu, Mardani juga menyinggung beberapa menteri di kabinet Indonesia maju yang dinilainya melakukan kampanye di tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk berkampanye. Untuk itu, kata dia, pihaknya bersama kubu 03 akan konsisten mengawasi jalannya Pemilu 2024.
"Kemarin beberapa menteri juga agak vulgar padahal di tempat yang tidak layak untuk kampanye. Sehingga kita melihat perlu ada kerjasama bersama untuk mengawasi," tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengaku tak khawatir jika ada persekongkolan dari capres 01 dan 03 yang berupaya menyerang Prabowo Subianto dalam debat-debat pilpres. Menurutnya hal itu adalah biasa dialami oleh orang atau sosok yang dianggap kuat, sehingga dijadikan musuh bersama.
"Ya kan memang sudah biasa yang namanya jagoan itu memang selalu dikeroyok, jadi tidak ada yang baru," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
"Itu biasa dalam pertempuran segitiga, ini biasa. Karena itu biasa maka kita biasa-biasa saja," jelasnya. (DI)
Topik:
tkn-prabowo-gibran pks mardani-ali-sera pemilu-2024Berita Sebelumnya
Maruarar Resign dari PDIP, Istana: Jokowi dan PDIP Baik-baik Saja
Berita Selanjutnya
DPR: Hanya APH yang Berhak Sampaikan Temuan PPATK
Berita Terkait

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang
20 September 2025 15:32 WIB

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional
25 Agustus 2025 08:30 WIB

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun
20 Agustus 2025 15:14 WIB