PDIP Sebut Prabowo Tak Akan Berani Mundur dari Kabinet Jokowi: Anggaran di Kemhan Sangat Besar, Sayang Ditinggalkan!

Jakarta, MI - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam merupakan seruan moral agar 13 hari menjelang pemilihan umum (Pemilu) dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik.

Menurut Hasto, tidak ada figur lain yang berani mengambil keputusan demikian selain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu

“Kalau bukan Pak Mahfud siapa lagi, karena ini bukan persoalan orangnya, ini persoalan sistem,” tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Pun demikian, Hasto yakin tidak ada yang berani selain Mahfud. Apalagi saat ini masih ada capres yang masih duduk di kursi kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Tak lain adalah Prabowo Subianto, calon presiden (capres) nomor urut 3 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi.

Prabowo Subianto, menurut Hasto, tidak akan berani mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertahanan, karena anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan) sangat besar. "Sehingga rasanya kalau mundur dengan anggaran sebesar itu sayang," tandas Hasto.

Sementara itu, Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu menilai bahwa saat ini publik menunggu Prabowo mundur dari Menhan. 

Kendati, mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam seharusnya sudah di lakukan sejak awal setelah di tetapkan oleh KPU sebagai cawapres. 

"Tapi tak apalah. Mundur nya Mahfud MD dari jabatan menko Polhukam ini minimal memberikan angin segar di republik ini. Ternyata soal moral dan etika masih di junjung tinggi oleh pejabat dan aparatur kita," kata Muslim Arbi kepada Monitorindonesia.com, Kamis (1/2).

Maka dari itu, rakyat Indonesia patut mengapresiasi tindakan dan langkah yang dilakukan oleh Mahfud Md ini. Menurut Muslim, memegang jabatan dan masih kejar jabatan itu pelanggaran etika dan moral kekuasaan. "Hal itu lah yang ditunjukkan oleh alumni HMI ini. Salut dan hormat setinggi-tingginya atas keputusan ini," ungkap Muslim.

Lebih lanjut, menurut Muslim, pilpres tahun ini akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Bila para capres dan cawapresnya menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Pilpres akan dipandang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. 

Lanjut Muslim lagi, suatu kesadaran tinggi jika para pemimpin masa depan Indonesia yang sedang berkontestasi saat meyakinkan publik dan rakyat Indonesia dengan keteladanan yang akan dipanut oleh seluruh rakyat.

"Bila para calon pemimpin bangsa Indonesia ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika bagi sebuah kekuasaan kelak. Fondasi kekuasaan itu rapuh dan mudah goyah," jelasnya.

Keputusan Mahfud, tambah Muslim, itu sekaligus memberikan pelajaran bagi Presiden Joko Widodo yang mau cawe-cawe, dan memihak capres yang di dukung. "Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu sebuah ambisi yang tidak ditopang oleh nilai-nilai moral dan etika," katanya.

"Apalagi Presiden Joko Widodo sedang memperjuangkan putranya sebagai penerus. Suatu tindakan yang menggerus dan menggerogoti azas-azas demokrasi yang mulai tumbuh setelah reformasi saat ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, bahwa Mahfud Md telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam untuk diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (1/2). (wan)