Siapa Tahan Godaan Berkoalisi?

Jakarta, MI - Kekuatan suara dari akumulasi parpol pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran berdasarkan hitung cepat berada di kisaran diatas 50 persen. Partai politik yang memberi tiket kontestasi Pilpres 2024 pada Prabowo-Gibran yang berasal dari parlemen adalah Gerindra, Golkar, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ada juga empat partai nonparlemen yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda. Lainnya, satu partai lokal Partai Aceh, dan partai non-partisan Pemilu 2024 yaitu PRIMA.

Dengan kondisi ini, koalisi Prabowo-Gibran memungkinkan untuk mencomot partai politik lain yang saat ini masih mengusung pasangan Anies-Muhaimin, nomor urut 01 dan Ganjar-Mahfud, nomor urut 03, untuk bergabung di pemerintahan.

Tujuannya, agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mengamankan kekuatan politik di parlemen supaya kebijakan politiknya tidak mendapat resistensi.

“Ada kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran akan merangkul pihak yang kalah, sesuai dengan jargon politik Prabowo: politik merangkul dan politik kerja sama,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Pratyitno dikutip pada Minggu (18/2).

Wakil TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman pun telah memberi sinyal pihaknya terbuka dengan kompetitor di Pilpres 2024 jika ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kami sebagai pihak yang disebut-sebut akan memenangkan pilpres ini tentu membuka diri, membuka hati terhadap seluruh elemen bangsa," kata Habiburokhman belum lama ini.

Dalam hal ini, seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons dengan dingin. “Ojo kesusu (jangan terburu-buru). PKS yakin menang dan AMIN (Anies-Muhaimin) jadi presiden dan wakil presiden," kata Juru bicara PKS, M. Iqbal.

Namun kata Adi Pratyitno, ada dua kemungkinan "sapu bersih' semua rival dirangkul atau koalisi terbatas sesuai kebutuhan di parlemen.

“Dia cukup menambah kekuatan parlemen di kisaran angka [total] 55% atau menambah 10%. Itu artinya Prabowo hanya butuh satu atau dua partai politik untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen,” katanya.

Menurut Adi, potensi partai politik yang tergoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Nasdem. 

Alasannya sederhana, partai-partai ini tidak cukup punya pengalaman menjadi oposisi. “Saya tidak bisa membayangkan kalau PKB dan Nasdem itu siap beroposisi. Atau PPP,” kata Adi.

Adapun hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei telah menempatkan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua paslon lainnya. Sementara partai dengan perolehan suara terbanyak adalah PDIP, disusul Golkar, Gerindra sampai PKB. Sambil menunggu hitungan resmi KPU, parpol pilih oposisi atau koalisi?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan dan parlemen di masa pemerintahan berikutnya. Mereka akan menjalankan tugasnya untuk melakukan check and balance.

Hasto beralasan kesiapan PDIP menjadi oposisi lantaran sikap itu merupakan tugas patriotik yang pernah dijalankan partainya setelah Pemilu 2004 hingga 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kemarin.

Sampai saat ini, PDIP menempati posisi tertinggi dalam perolehan suara pemilihan legislatif (pileg) anggota DPR. Berdasarkan real count KPU, PDIP memperoleh suara sebanyak 1.314.748 (17.01 persen), disusul Partai Golkar 1.029.165 (13.31 persen), Partai Gerindra 948.571 (12.27 persen), dan PKB 808.284 (10.46 persen).

Sementara itu, Anies Baswedan menghormati sikap PDIP itu. “Baik. Jadi itu sikap yang harus dihormati dan sambil kita menunggu hasil selesai penghitungan seperti apa,” kata Anies di setelah solat Jumat di Mesjid Al Azhar, Jumat (16/2).

Anies juga meminta kepada para pendukungnya untuk terus mengawal proses penghitungan suara. Dia menekankan bahwa Pilpres dan Pemilu hasilnya akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat ketika pemelihan tersebut berlangsung jujur dan adil. “Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan problemnya,” ujarnya. (wan)