Dulu Lawan Sekarang Kawan, Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR "Strategi Halau Hak Angket DPR atau Jaminan Awal?"

Jakarta, MI - Kubu capres-cawapres, Ganjar Pranowo-Mahfud Mahuf Md nomor urutn 03, menggulirkan wacana hak angket di DPR atas tuduhan persoalan pemilihan umum atau pemilu 2024.

Wacana ini juga disambut oleh Kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP menggunakan hak angket terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu.

Adapun hak angket DPR adalah hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas.

"Dalam hal ini, DPR memanggil pejabat negara yang mengetahi praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu," ujar Ganjar, kemarin.

Partai yang mengusung pasangan Anies-Muhaimin ini adalah PKB, PKS dan Nasdem. Di sisi lain, Presiden  Joko Widodo alias Jokowi mempersilakan hak tersebut digulirkan. "Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan?" katanya.

Namun ditengah wacana tersebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi justru mengangkat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), pemimpin Demokrat yang selama hampir satu dekade berada di luar pemerintahan. Apa motif dibalik itu? lawan kini jadi kawan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, motif politik Jokowi menempatkan AHY dalam kabinetnya sebagai upaya "menghalau serangan-serangan lawan politik.“

"Agar kuat, agar tidak lemah, agar bisa menjaga kebijakan-kebijakan Jokowi agar aman, dan agar bisa menghalau serangan-serangan lawan politik dari pihak oposisi, salah satunya yang ingin menggulirkan hak angket tersebut,“ kata Ujang saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Rabu (21/2).

Menurut Ujang, dalam momentum politik ini, akan semakin menegaskan peta politik yang akan terbangun ke depannya. PDI Perjuangan akan semakin kukuh berada di luar pemerintahan. 

"Musababnya, hubungan pentolan PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah akur hingga saat ini. Jadi seperti dua bejana yang berbeda. Kalau satu ada di kekuasaan, satu lagi ada di oposisi".

Jaminan Awal?

Selain itu, Ujang bilang pengangkatan AHY dalam Kabinet Indonesia Maju juga bisa jadi sebagai jaminan awal bagi Demokrat untuk memperoleh posisi-posisi menteri lainnya di pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Saya meyakini kalau di pemerintahan Jokowi-Ma‘ruf Amin dapat satu [jabatan menteri], bisa jadi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam konteks berlanjutan bisa dapat dua, mungkin,“ katanya.

Sementara itu, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengartikan langkah Jokowi mengangkat AHY sebagai menteri sebagai "Politik kita sangat begitu cair. Dulu lawan sekarang kawan“.

Ia juga melihat langkah ini sebagai ‘reward’ kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.  

"Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi,“ kata Adi.

Selain itu, tawaran menteri ini nampaknya tak bisa ditolak, karena bagi Demokrat penting untuk mengorbitkan AHY agar bisa merawat karir politiknya di masa akan depan. Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh Paslon 2 ini. 

"Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak,“ jelas Adi.

Komitmen AHY

Setelah dilantik, AHY menekankan komitmennya untuk membawa kepastian hukum terkait isu tanah di Indonesia. “Yang jelas kita ingin menghadirkan kepastian hukum dan di sini kita perlu meyakinkan agar semua taat hukum".

"Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum dan kita harus berpihak pada rakyat kecil,” ujar AHY.

AHY ingin memastikan bahwa semua warga taat hukum dan tidak ada yang melanggar aturan. Ia menyatakan dukungannya kepada rakyat kecil dan menentang praktik mafia tanah yang dapat menghambat pembangunan.

AHY berjanji untuk meneruskan kinerja menteri sebelumnya dan berusaha membantu rakyat yang ingin membangun di tanah mereka sendiri. Dalam delapan bulan ke depan, ia optimistis dapat mencapai target-target kementerian, meskipun menyadari bahwa tugas tersebut ambisius.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menetapkan tiga prioritas untuk AHY setelah pelantikan. Pertama, meningkatkan penggunaan sertifikat elektronik secara massif. Kedua, menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha untuk mekanisme perdagangan karbon. 

Sementara ketiga, menargetkan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (wan)