Pemilu Indonesia Jadi Sorotan Mata Dunia, Pengamat: Sangat Memalukan

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, menilai Pemilu presiden (Pilpres) 2024 sangat memalukan. Hal itu dikatakannya, usai Pemilu Indonesia disoroti dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau ICCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/3/2024). 

Kata Fernando, dipertanyakannya netralitas pemilu, presiden hingga pengadilan konstitusi yang meloloskan batas usia cawapres dalam forum internasional merupakan aib bagi demokrasi Indonesia. 

"Disorotnya putusan MK (Mahakamah Konstitusi) terkait syarat capres dan cawapres tentu sangat memalukan. Apalagi dipertanyakan dalam forum resmi Sidang HAM PBB CCPR," kata Fernando kepada Monitorindonesia.com, Sabtu (16/3/2024).

Fernando mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 adalah hal yang konkret dan tak bisa ditutupi. Pasalnya, masyarakat dunia telah melihat itu dan ini adalah fakta memalukan bagi sejarah demokrasi. 

"Perhatian dari pihak asing seharusnya memalukan bagi pemerintahan Jokowi karena demokrasi dan lembaga MK rusak di masa kepemimpinannya," pungkasnya.

Apalagi kata Fernando, keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 juga dipertanyakan setelah meloloskan pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. 

Sehingga hal ini semakin membuktikan pelaksanaan Pilpres 2024 benar-benar mendapatkan perhatian publik dunia karena ditenggarai adanya kecurangan dalam prosesnya. 

"Dipertanyakannya netralitas Jokowi dalam Pilpres 2024 itu membuktikan bahwa pelaksanaan pilpres pada 14 Februari yang lalu mendapatkan perhatian dari negara lain dan dianggap penuh kecurangan," ujarnya. 

Diketahui, Anggota Komite HAM PBB (CCPR) dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan putra sulungnya di Pilpres 2024 serta jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu.

"Di Pemiliu 2024, Indonesia mengadakan Pemilu Presiden. Kampanye dilakukan setelah putusan di menit-menit terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan," kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, dikutip Sabtu (16/3/2024).

"Langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pejabat tinggi negara termasuk Presiden agar tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu? Apakah tuduhan intervensi pemilu ini sudah diselidiki?" tanya Bacre. 

Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan itu. Saat sesi menjawab, delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.