DPR akan Panggil Menteri HAM Natalius Pigai yang Minta Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun

Jakarta, MI - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk kementeriannya.

Menurut Willy, hingga saat ini pihaknya belum bisa berspekulasi terkait alasan pasti di balik keinginan Natalius Pigai untuk meningkatkan anggaran Kementerian HAM dari Rp62 miliar menjadi lebih dari Rp20 triliun. 

Komisi XIII DPR RI, kata dia, menilai perlu mendengarkan langsung dari Pigai untuk memahami kebutuhan dan alasan di balik permintaan anggaran sebesar itu.

“Nanti Pak Natalius Pigai akan kami akan undang untuk menjelaskan pada hari Senin mendatang. Kita perlu tahu alasan di balik usulan tersebut,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menegaskan, pengajuan anggaran sebesar itu harus ditinjau secara mendalam mengingat lingkup Hak Asasi Manusia yang luas. Komisi XIII DPR, ungkap Willy, perlu melakukan evaluasi dengan pendekatan bernegara dan tidak bersifat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

Dia menambahkan, bahwa pengorganisasian sumber daya manusia dan lembaga terkait di Kementerian HAM akan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut.

Natalius Pigai sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa penambahan anggaran bagi Kementerian HAM diperlukan untuk mendukung pembangunan HAM di Indonesia, baik dari sisi fisik maupun non fisik. 

Mantan Komisioner Komnas HAM ini menjelaskan bahwa pembangunan HAM meliputi banyak aspek, mulai dari regulasi hingga perlindungan hak masyarakat, yang semuanya membutuhkan anggaran besar untuk direalisasikan.

Pernyataan Pigai mengenai tambahan anggaran tersebut viral setelah ia menyampaikan rencana pembangunannya di kantor Kementerian HAM. Dia mengaku telah berdiskusi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait usulan ini. 

Pigai menegaskan bahwa sulit bagi Kementerian HAM untuk menjalankan program-program yang direncanakan tanpa dukungan anggaran yang memadai.