Pengamat: Wacana Penambahan Kementerian Patut Ditolak Karena Tak Logis
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti (Foto: Ist) Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pengamat-politik-lingkar-madani-indonesia-ray-rangkuti-foto-ist.webp)
Jakarta, MI - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai wacana penambahan jumlah Kementerian dari 34 menjadi 40 kursi merupakan hal yang tak masuk akal dan tak beralasan.
"Rencana Prabowo-Gibran menambah jumlah anggota kabinet dari 34 kursi menjadi 40 kursi, sangat tidak beralasan," kata Ray kepada Monitorindonesia.com, Kamis (9/5/2024).
Kata Ray, alasan-alasan yang dikemukakan kubu Prabowo-Gibran terkait penambahan jumlah kursi Menterinya terkesan sangat dipaksakan.
"Alasan karena kita negara besar, tantangan sangat banyak, dan sebagainya adalah alasan yang terlalu dipaksakan," ujarnya.
Untuk itu, rencana penambahan kursi menteri di pemerintahan mendatang sudah sepatutnya ditolak karena tak memiliki alasan yang kuat.
"Alasan-alasan ini, sama sekali tidak mendapat basis rujukan yang kuat. Oleh karena itu, rencana tersebut sangat patut ditolak dengan alasan yang jauh lebih kuat," tukasnya.
Sebab kata Ray, jika alasannya karena Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki tantangan yang berat maka, itu bukanlah alasan yang bisa diterima oleh rakyat.
"Akan sangat mengkhawatirkan jika karena alasan tantangan berat, maka jumlah ditambah. Besok lusa, alasan yang sama bisa dipakai untuk tujuan menambah jumlah kabinet," pungkasnya.
Selain itu kata Ray, alasan karena negara Indonesia sebagai negara jumlah penduduk yang sangat besar juga tidak dapat dibenarkan.
Bahkan kata Ray, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi saja dia menjanjikan untuk mengurangi kabinetnya agar tak membengkak.
"Di dua era Jokowi, jumlah penduduk kita juga besar, tapi tak permah ada solusi akan menambah jumlah kursi kabinet. Alih-alih menambah, Jokowi malah menjanjikan akan membentuk kabinet yang ramping. Meski akhirnya, janji ini tak pernah ditepati oleh Jokowi," pungkasnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![PKB Dorong Revisi UU Paket Politik, Kepingin Pilpres dan Pileg Dipisah Ilustrasi Bendera PKB (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ilustrasi-bendera-pkb-foto-ist.webp)
PKB Dorong Revisi UU Paket Politik, Kepingin Pilpres dan Pileg Dipisah
24 Juli 2024 17:58 WIB
![PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024 Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bekas-cawapres-koalisi-perubahan-muhaimin-iskandar-alias-cak-imin-foto-midhanis.webp)
PKB Optimis Tak Ada Lagi Isu Politik Identitas di Pilgub Jakarta 2024
17 Juli 2024 21:57 WIB
![Pengunduran Diri Gibran Buka Kans Konsolidasi dengan Prabowo Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/presiden-dan-wakil-presiden-terpilih-prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-foto-midhanis-4.webp)
Pengunduran Diri Gibran Buka Kans Konsolidasi dengan Prabowo Jelang Pelantikan
17 Juli 2024 21:50 WIB
![PDIP: Sejarah Perlu Mencatat, Baru Kali Ini Ada Anak-Menantu Presiden Terlibat Aktif di dalam Politik Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ketua-dpp-pdi-perjuangan-djarot-syaiful-hidayat-foto-midhanis-2.webp)
PDIP: Sejarah Perlu Mencatat, Baru Kali Ini Ada Anak-Menantu Presiden Terlibat Aktif di dalam Politik
11 Juli 2024 13:15 WIB