Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Belum Terungkap, Kegagalan Pemerintah

Reina Laura

Diperbarui 12 April 2021 10:22 WIB

Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Belum Terungkap, Kegagalan Pemerintah

Monitorindonesia.com - Empat tahun sudah, peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tepatnya pada 11 April 2021 kemarin. Novel disiram air keras oleh sejumlah orang yang dapat mengakibatkan pada kematian. Terkait belum terungkapnya aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut, Tim Advokasi Novel Baswedan, Muhammad Isnur dalam keterangannya, Senin (12/4/2021) mengatakan, dalam perjalanan kasusnya, hingga saat ini polisi tidak mampu menyentuh aktor intelektual dari peristiwa tersebut. "Itu pun setelah mendapat desakan publik, polisi baru mengungkap dua pelaku lapangan," katanya. Menurut Isnur, tidak diungkapnya aktor intelektual kasus penyiraman air keras terhadap Novel telah menjadi warisan teror tak terputus dan mengancam siapapun yang bekerja untuk publik ke depan. "Penuntasan kasus Novel Baswedan adalah simbol kesungguhan negara melawan korupsi. Pengungkapan dalang kasus Novel adalah bagian penting dari penegakkan keadilan di negeri ini," tambahnya. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2018, peristiwa yang dialami Novel Baswedan diduga melibatkan pihak-pihak yang berperan sebagai perencana, pengintai dan pelaku kekerasan. "Tim Pencari Fakta (TPF) Polri juga meyakini serangan tersebut tidak terkait masalah pribadi, tapi berhubungan dengan pekerjaan Novel Baswedan sebagai penyidik KPK," ujarnya. Meski proses peradilan terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette sudah dilakukan, proses peradilan tersebut bukan proses peradilan yang benar dan diduga dimaksudkan untuk gagal (intended to fail). Hal itu tampak dari berbagai kejanggalan yang timbul di persidangan. Mulai dari dakwaan Jaksa yang menutup aktor intelektual, Jaksa terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili korban, serta majelis hakim terlihat pasif dan tidak objektif mencari keadilan. Terlebih terdakwa saat menjalani proses persidangan didampingi tim kuasa hukum dari Mabes Polri. Sehingga adanya dugaan manipulasi barang bukti persidangan, dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan hingga putusan pidana yang amat ringan. "Dari berbagai keganjilan tersebut, kami telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan Irjen. Pol. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho selaku Kadivkum Mabes Polri yang memberikan pendampingan hukum kepada kedua pelaku. Namun dari pelaporan tersebut belum ada kemajuan yang signifikan," ungkap Isnur. Menurut Isnur, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis seharusnya diberhentikan secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. Karena keduanya telah terbukti melakukan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. "Kami berpendapat seharusnya kedua pelaku tersebut telah diberhentikan secara tidak dengan hormat dari institusi kepolisian mengingat telah terbukti melakukan tindak pidana," tegas dia. Terlebih perbuatan kedua pelaku juga bertentangan dengan peraturan etik dan disiplin Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo Perkap Nomor 4 Tahun 2011. Bahwa ditutupnya rapat-rapat informasi status anggota kedua pelaku oleh Mabes Polri, menambah panjang daftar keganjilan terkait kasus ini. "Meski kedua pelaku lapangan sudah diadili, Mabes Polri masih memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus ini hingga dapat menyentuh aktor intelektualnya. Kapolri Listyo Sigit yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri juga pernah berjanji untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan," ujar Isnur. Untuk itu, Isnur mendesak Kapolri mengakhiri kultur impunitas atas serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan membuktikan janjinya untuk menciptakan penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. "Kegagalan Kapolri mengungkap tuntas kasus ini harus dibaca sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja antikorupsi," tutup Isnur. (Ery)

Topik:

Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Belum Terungkap, Kegagalan Pemerintah

Berita Sebelumnya

Tentara Telah Bunuh 701 Warga Sipil Myanmar

Berita Selanjutnya

Desainer Lambang Partai Demokrat Protes SBY

Berita Terkait

Temuan AQUA Berisi Air Sumur Bor Langgar HAM dan Hak Konsumen

Tak hanya Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Kejagung Juga Geledah BLBC Surabaya hingga Medan

Ombudsman RI Soroti Lambannya Penegakan Etik di DPRD Klaten

Trafo PLN Tanpa Pengaman Renggut Nyawa Balita di Blitar

Daftar 15 Yayasan MBG Diistimewakan dalam Identifikasi Transaksi Mencurigakan PPATK

KPK Panggil Ulang Anak Menas Erwin, Valentino Matthew

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K