Gerindra: Mungkin Sahroni Tidak Terlalu Paham Alur Penyelidikan

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang meminta KPK turut memeriksa semua capres dan cawapres 2024, hal yang aneh. Bahkan dia menyebut Sahroni tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHAP. Diketahui, usulan itu diuangkapkan Sahroni lantaran Ketum PKB sekaligus cawapres dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012. “Itu kan aneh. Itu semangatnya bagus, tapi logikanya aneh. Terus terang sahabat saya Pak Sahroni mungkin dia tidak terlalu memahami alur penyelidikan pidana dalam KUHAP,” kata Habiburokhman di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Jakarta Barat, Senin (11/9). Wakil Ketua Komisi III DPR itu menjelaskan bahwa di dalam KUHAP yang lebih dulu dicari adalah bentuk kasus pidananya. Baru kemudian orang yang berkaitan dalam kasus itu diperiksa KPK. “Jadi bukan orangnya dulu diperiksa, dicari peristiwanya apa,” katanya. Habiburokhman mengatakan usulan Sahroni yang memeriksa semua capres sebelum diketahui kasus korupsinya itu bisa menimbulkan bahaya bagi penegakan hukum. “Bisa jadi orang yang calon yang beneran melakukan tindak pidana korupsi lalu KPK melakukan pemeriksaan, tapi belum ketemu dan dinyatakan bersih maka orang tersebut ketika kasusnya terungkap di kemudian hari akan menggunakan produk KPK di pemilu ini sebagai senjata untuk membela diri,” pungkas Habiburokhman. Sebelumnya, Sahroni mengusulkan agar KPK memeriksa para bacapres dan bacawapres. “Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK,” ujar Sahroni. Menurutnya, langkah ini akan bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju benar-benar bersih dari kasus korupsi. Sebelumnya, Cak Imin dipanggil ke KPK karena dugaan keterlibatannya dalam salah satu kasus tindak pidana korupsi. Pemeriksaan ini menuai beragam sorotan publik karena bertepatan dengan Cak Imin yang sedang dideklarasikan menjadi bacawapres mendampingi Anies Baswedan untuk Pemilu 2024 mendatang. Melalui usulan tersebut, Sahroni berharap nantinya ketika sudah resmi menjadi capres dan cawapres, tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon. Ia juga merasa pemeriksaan tersebut adalah langkah yang adil bagi seluruh pihak dan juga publik. “Setelah semuanya diperiksa, KPK nanti bisa berikan clearance dan closure, umumkan saja apakah ada yang terlibat atau tidak. Agar nanti saat kampanye, hal-hal seperti ini tidak lagi disangkutpautkan, dan kembali menjadi persoalan di publik. Karena sampai sekarang kan masih duga menduga, mau itu Anies dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP, Prabowo dengan Food Estate, dan sebagainya,” ungkap Sahroni. Maka dari itu ia mendorong supaya KPK mengeksekusi langkah tersebut. "Karena bagus juga kan untuk publik, semuanya jadi terang-benderang. Dan setiap capres-cawapres jadi bisa fokus tawarkan program, bukan malah dibuat rumit karena hal-hal seperti ini," tandas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu. (An)