Karen Agustiawan Sebut Dahlan Iskan Penanggung Jawab Pengadaan LNG Pertamina!

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 September 2023 23:49 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefed Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina tahun 2011-2021. Karen juga ditahan selama 20 hari kedepan. Sebelum dijebloskan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Selasa (19/9) malam, Karen Agustiawan dihadapan wartawan membantah kebijakan yang dibuatnya terkait pengadaan LNG di PT Pertamina tak diketahui pemerintah pusat. "Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan, dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksana anggaran dasar," tegas Karen. Selain itu, Karen juga membantah dirinya melaksanakan pengadaan LNG tanpa adanya pertimbangan. "Sudah ada tiga, jadi itu sudah konsultan, melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Karen juga mengatakan kebijakan LNG di Pertamina diketahui oleh pemerintah lewat Menteri BUMN yang saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan saat itu. "Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres Nomor 14 Tahun 2010. Itu jelas banget, tolong nanti ditanyakan ke Pertamina, di situ ada jelas bahwa ada targetnya," tambah Karen. Sebelumnya, KPK membeberkan alasan penanganan dugaan kasus korupsi LNG bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air. KPK menyebut Karen kemudian membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat. Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum. Dalam kasus ini, Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja. Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia. KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini. (An)

Topik:

KPK Pertamina BUMN Dahlan Iskan Korupsi LNG Karen Agustiawan

Berita Sebelumnya

Penampakan Wajah Direktur Bukaka Sofiah Balfas, Bisa-bisanya Ikut Atur Spesifikasi Barang Proyek Tol MBZ

Berita Selanjutnya

Buntut Seruan Ajak Pilih Ganjar, Bawaslu Nyatakan Gibran dan Bobby Langgar UU Pemilu

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

33 menit yang lalu

Hukum
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) (Foto: Istimewa)

Wika Gedung Digugat 4 Perkara ke PN Jakpus, Apa Saja?

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 jam yang lalu