BPDPKS Harapkan Program Akselerasi Replanting Mampu Capai Target PSR Per Tahun

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 10 Agustus 2023 15:16 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) memiliki peran yang sangat besar dalam percepatan program peremajaan sawit rakyat atau PSR mengingat bagi BPDPKS, akselerasi percepatan replanting kelapa sawit nasional merupakan salah satu indikator kinerja utama BPDPKS. BLU unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan tersebut memiliki target luasan peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang akan dibiayai yakni seluas 180.000 hektar per tahun. Pengajuan pembiayaan program peremajaan sawit rakyat atau PSR tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur dinas yang ditargetkan mampu mencapai luasan 100.000 hektar per tahun, dan jalur kemitraan yang ditargetkan mampu merealisasikan luasan PSR sebesar 80.000 hektar per tahun. Demikian disampaikan Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Sunari saat menjadi Narasumber pada program Wakil Rakyat Bicara Sawit yang tayang di CNBC Indonesia, Rabu (9/8). Dia menjelaskan peran pemerintah daerah melalui dinas perkebunan saat penting untuk mensukseskan program PSR. Selain itu, untuk mencapai target PSR, perusahaan swasta terus didorong untuk melakukan peremajaan sawit rakyat melalui jalur kemitraan dengan target seluas 80.000 hektar per tahun. Pria kelahiran Indramayu, Jawa Barat itu menjelaskan jika PSR merupakan program strategis nasional yang mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, komite pengarah BPDPKS telah menargetkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, BPDPKS harus mampu mencapai target pembiayaan kebun kelapa sawit yang diremajakan seluas 540.000 hektar. Menurut dia, untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut, dibutuhkan kolaborasi bersama semua pihak, terutama dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah masalah kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan. Dia memuji langkah Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan yang membentuk satuan tugas yang diisi oleh pihak-pihak dari lintas sektoral. "Di lembaga Satgas ini, kami berkolaborasi, ke lapangan bersama dan jika terjadi suatu permasalahan, kami dapat menyelesaikan langsung di lapangan," katanya. Sehingga, katanya, saat Satgas kembali di Jakarta, Satgas sudah membawa draft rekomendasi teknis (Rekomtek) yang siap ditandatangani oleh Dirjen Perkebunan. Draf tersebut kemudian diteruskan ke BPDPKS dalam rangka penetapan siapa saja yang akan mendapatkan dana hibah dalam program PSR. Jika ini sudah, baru kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau PKS. Sunari juga menyinggung pentingnya memperkuat tata kelola kelapa sawit nasional melalui pembuatan satu data yang sama tentang kelapa sawit Indonesia. Data Kementerian Pertanian tahun 2019 menyebutkan, total luasan lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,38 juta hektar yang tersebar dominan di pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, sedikit di Papua dan Jawa. "Indonesia harus mempunyai satu data kelapa sawit yang dapat diacu oleh semua stakeholders kelapa sawit. Data kelapa sawit tersebut harus akurat dan valid. Oleh karena itu, perlu semangat untuk mendorong terjadinya validasi data kelapa sawit bagi Indonesia," katanya.

Topik:

BPDPKS Peremajaan Sawit Rakyat

Berita Sebelumnya

Jokowi Sebut LRT Jabodebek akan Diresmikan 26 Agustus

Berita Selanjutnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 59 Sudah Dibuka, Yuk Daftar!

Berita Terkait

Ekonomi
Pemilik PT Ciliandra Perkasa, Ciliandra Fangiono (Tangkapan Layar via first-resources.com)

Profil Ciliandra Fangiono, Bos Sawit yang Perusahaannya Diduga Terima Rp2,7 Triliun Dana BPDPKS

22 Oktober 2025 15:46 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Kejagung Didesak Geledah PT Ciliandra Perkasa, Diduga Keciprat Dana BPDPKS Rp 2,7 Triliun

21 Oktober 2025 11:39 WIB

Hukum
Pemilik PT Ciliandra Perkasa, Ciliandra Fangiono (Tangkapan Layar via first-resources.com)

PT Ciliandra Perkasa Diduga Terima Rp 2,7 T dari Dana BPDPKS Rp 57 T, Jampidsus Berani Bongkar?

20 Oktober 2025 13:44 WIB

Investigasi
Ilustrasi - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bongkar Dugaan Korupsi Dana Subsidi Sawit BPDPKS Rp179 T: Kejagung Bidik Wilmar Cs!

11 September 2025 01:18 WIB

Hukum
Sejak tahun 2023, Kejagung meluncurkan penyidikan kasus tindak pidana korupsi terhadap lembaga dana kelapa sawit negara arau BPDPKS, yang mengawasi pengumpulan dan distribusi pajak ekspor komoditas tersebut. Pengusutan tersebut meliputi periode waktu dari 2015 hingga 2022. Hingga saat ini belum jelas siapa tersangkanya (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Kejagung 'Amnesia' Penyidikan Korupsi BPDPKS? DPR Sudah Koar-koar Nih!

2 Agustus 2025 03:14 WIB

Investigasi
Penyidikan baru dugaan korupsi pengelolaan dana pengembangan bio diesel di BPKS pernah disampaikan Jampidsus Febrie Adriansyah, pada Kamis (14/9/2023) - Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Anak Usaha Wilmar-Permata Hijau Lepas di Korupsi CPO, Tersangkut di Korupsi BPDPKS?

26 April 2025 21:20 WIB