Bapanas Pangkas 690 Ribu Keluarga Penerima Bansos
![Rendy Bimantara](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Bapanas Pangkas 690 Ribu Keluarga Penerima Bansos Presiden Joko Widodo Secara Simbolis Menyerahkan Bansos (Foto : BPMI Setpres )](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/U6fZJNE3hjrRCU2F1lg9Qi1AVYwFQ05hU3ifDvuj.jpg)
Jakarta, MI - Pemerintah menurunkan jumlah beras yang diterima oleh 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) dari 21,35 juta ke 20,66 juta per bulan. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama dengan pihak-pihak terkait menghasilkan pengurangan jumlah tersebut.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan pengurangan ini. Jumlah penerima baru ini akan berlaku untuk sisa periode penyaluran hingga akhir 2023.
Rachmi Widiriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, mengatakan bahwa data penerima dikoreksi berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menjelaskan bahwa beberapa penerima manfaat sebelumnya telah meninggal dunia, pindah lokasi, atau dianggap sudah mampu.
"Upaya ini penting untuk menjaga kualitas produk pangan tersebut tetap terjaga hingga sampai di tangan penerima bantuan," kata Rachmi dalam keterangan resminya, Minggu (29/10).
Selain itu, kami akan membuat nomor telepon langsung dan unit khusus untuk menangani pengaduan masyarakat, dengan petugas lintas kementerian dan lembaga yang secara cepat akan menindaklanjuti keluhan dan rekomendasi masyarakat.
Selain itu, Rachmi mengatakan Bapanas telah menyiapkan alat pengawasan khusus untuk para transporter agar mereka dapat memantau bagaimana bansos disalurkan di lapangan. Ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerusakan barang selama pengiriman.
Sampai 25 Oktober 2023, Perum Bulog mencatat penyaluran beras sebanyak 404.392 ton, atau 67%, dengan rincian 200.556 ton pada bulan September 2023 (99,87 persen), 195.695 ton pada bulan Oktober 2023 (97,45 persen), dan 8.140 ton pada bulan November 2023 (4,05%).
Kepala Bapanas Arief Prasetya Adi menyatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah membutuhkan bantuan pangan untuk menekan biaya makanan.
Sangat penting bagi saudara-saudara kita, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, bantuan pangan ini agar mereka dapat mendapatkan makanan sehingga biaya makanan dapat ditekan. Arief menyatakan bahwa ini pada akhirnya akan berdampak pada pengendalian inflasi.
Oleh karena itu, Arief menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan penyaluran bansos beras, yang sudah berlangsung sejak September 2023 dengan data dari Kemensos, sangat penting untuk memastikan bantuan tersebut diberikan tepat sasaran.(Ran)
Berita Sebelumnya
![Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-ri-7.webp)
Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah
2 Juli 2024 13:42 WIB
![KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/mensos-risma-1.webp)
KPK Bongkar Modus Dugaan Korupsi Bansos Presiden, Mensos Risma Tegaskan Tak Pernah Salurkan Bansos Jenis Tersebut
30 Juni 2024 14:14 WIB
![Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/wakil-ketua-komisi-iii-dpr-ri-ahmad-sahroni-foto-midhanis.jpg)
Sejalan dengan Jokowi, Komisi III Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Covid-19
28 Juni 2024 21:40 WIB