Soal Starlink dan OTT, Komisi VI DPR Panggil Menteri Kominfo hingga BUMN

Jakarta, MI - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akan mengajak serta Komisi I untuk menggelar rapat bersama dan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membahas layanan internet Starlink  milik Elon Musk, juga jasa over the top (OTT) lain.

Hal ini merupakan salah satu poin dari risalah rapat dengar pendapat dengan PT Telkom, dimana beberapa bagian menyoroti keberlangsungan layanan internet satelit SpaceX milik Elon Musk, Starlink, yang telah resmi beroperasi pekan lalu. Selain Menteri Kominfo Budi Arie,  juga beberapa kementerian dan asosiasi pelaku bisnis terkait lainnya.

Di sela-sela berlangsungnya rapat,  anggota Komisi VI menyinggung peluang tergerusnya bisnis pelaku jasa telekomunikasi dengan resminya Starlink menawarkan layanan internet, bahkan sampai segmen ritel.

“Komisi VI DPR RI menyepakati untuk mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi I DPR RI, Menteri BUMN RI, Menteri Kominfo, KPPU, dengan menghadirkan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), untuk membahas masuknya layanan Starlink dan OTT di Indonesia,” ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade menambahkan bahwa  Starlink hadir tanpa menyelesaikan persyaratan terlebih dahulu. Starlink masih belum memiliki kantor resmi di Indonesia, bahkan belum membayar pajak atas layanan tersebut ke Indonesia.

“Starlink ini untung banyak di Indonesia. Belum apa-apa tadi disampaikan teman-teman [Anggota Komisi VI DPR RI]. Semuanya dia bisa dapet untung dengan Kementerian Kesehatan," katanya.

Bukannya berinvestasi di industri kendaraan listrik, Elon Musk membawa Starlink untuk berjualan layanan internet, Andre menyoroti. Hal ini membuat miliarder ini semakin berpotensi meraih untung.

Ditambah ia sangat khawatir layanan Starlink akan pengaruh kehadiran Starlink lewat badan hukum Starlink Services Indonesia, bisa berdampak buruk bagi PT Telkom. 

"Elon Musk ini untung banyak masuk Indonesia dengan Starlink ini, karena apa? Kita kan berharap dia investasi mobil listrik ke Indonesia, atau kalau nggak bisa mobil listrik, dia bikin investasi pabrik baterai di sini. Tapi kan, baru akan, baru janji, ya masih angin surga lah," jelas dia.

Andre juga menyinggung terkait kerjasama yang akan dijalani antara Starlink dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyediakan pelayanan internet kepada 3.400 Puskesmas di Indonesia. Menurutnya, pola kolaborasi ini akan lebih baik jika melibatkan Telkom dibandingkan Starlink.

“Pak BGS [Budi Gunadi Sadikin] itu harusnya kerjasama dengan Telkom, soal pelayanan Puskesmas itu, 3.400 Puskesmas, apalagi kan Kemenkominfo baru meluncurkan satelit baru kan, kan banyak, bisa," kata Andre.

APJII sebelumnya keras mengkritik proses pemberian sertifikasi Starlink oleh pemerintah, utamanya pada Uji Laik Operasi (ULO) Starlink Indonesia yang diduga penuh diskriminasi.

Bahwa proses pemberian sertifikasi Starlink amat cepat hingga memicu dugaan APJII ada perlakuan istimewa, yang tampaknya tidak akan diberikan kepada pelaku jasa internet (ISP) lokal.

Kehadiran Starlink juga mengancam  penyedia seluler lokal. Menurut Ketua Umum APJII Muhammad Arif provider internet asing mengurangi keberagaman dan pilihan layanan ke masyarakat. ISP lokal juga bisa 'gulung tikar' atau menumbukan ISP ilegal yang melanggar peraturan.

Dengan demikian terbuka celah baru aktivitas ilegal seperti penyebaran konten pornografi, praktik judi online. Ekosistem industri telekomunikasi dalam skala luas teracam lewat pengembangan direct to cell Starlink pada tahap lanjutan. 

Direct to cell mengacu pada teknologi komunikasi tanpa melibatkan operator seluler atau memungkinkan Starlink mengakses langsung telepon seluler.