Putusan MK Soal UU Omnibus Law Ciptaker, Tamparan Keras untuk Pemerintah dan DPR

mbahdot

Diperbarui 25 November 2021 19:47 WIB

Putusan MK Soal UU Omnibus Law Ciptaker, Tamparan Keras untuk Pemerintah dan DPR

Monitorindonesia.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dianggap sebagai tamparan keras terhadap pemerintah dan DPR selaku pembuat UU. Setara Institute mengapresiasi putusan tersebut dan meminta pemerintah bersama DPR menjadikannya pelecut untuk memperbaiki mutu pembuatan UU. Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah, menyebutkan, vonis MK atas uji formil mengonfirmasi buruknya proses legislasi dalam menyusun UU No 11 Tahun 2020 tersebut. Sebab, sedari awal, banyak pihak telah menyuarakan proses penyusunan Omnibus Law yang dilakukan pemerintah bersama DPR cacat formil. “Putusan MK ini menjadi penting untuk dilihat sebagai tamparan keras bagi pemerintah dan DPR, mengingat melalui putusan a quo MK sebetulnya mengafirmasi bahwa betapa buruknya model legislasi yang diambil dalam perumusan UU No 11 Tahun 2020 ini,” kata Sayiddatul, Kamis (25/11/2021). MK memberi waktu 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Omnibus Law Ciptaker melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. MK menyatakan secara formil UU Omnibus Law Ciptaker inkonstitusional, dan segala kebijakan yang didasari melalui Ciptaker harus ditangguhkan. Sekalipun MK hanya mengadili UU Ciptaker secara formil, belum pada tahap materil yang perkaranya masih berproses, Setara Institute menganggap tenggat waktu 2 tahun yang diberikan MK kepada pemerintah dan DPR memperbaiki Ciptaker sudah ideal. Khususnya untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang terdampak secara normatif akibat pemberlakuan UU Ciptaker. “Preseden ini seharusnya menjadi pelecut bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak menganggap remeh syarat formil dalam pembentukan UU,” tuturnya. Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menambahkan, proses perbaikan UU Ciptaker oleh pemerintah bersama DPR harus dikawal oleh masyarakat. Setidaknya, kesempatan ini bisa dijadikan mendorong evaluasi pasal-pasal kontroversial yang merugikan publik. Dia juga mengingatkan proses uji materil terkait substansi UU Ciptaker yang berproses di MK harus dimonitor oleh seluruh masyarakat. Pengawasan ini penting dilakukan untuk mengawal pasal-pasal krusial yang termuat dalam UU Ciptaker. “Artinya bukan tidak mungkin UU ini masih berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian konstitusional di beberapa aspek yang diatur oleh UU Cipta Kerja,” kata Ismail.

Topik:

Mahkamah Konstitusi omnibus law cipta kerja

Putusan MK Soal UU Omnibus Law Ciptaker, Tamparan Keras untuk Pemerintah dan DPR

Berita Sebelumnya

Polresta Malang Tetapkan 7 Tersangka Kasus Penganiayaan dan Pemerkosaan di Malang

Berita Selanjutnya

Ingkari Janji, Nasabah Minta Polisi Lanjutkan Proses Hukum Tedy Agustiansjah

Berita Terkait

ARIB Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait UU HKPD

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

‎Sidang ke-III Judicial Review UU Cipta Kerja: Korban PSN Uji Legitimasi Konstitusional Proyek Strategis Nasional

Surya Paloh Sebut Putusan MK Pisah Pemilu Jungkirbalikan Logika Berfikir

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K