Deputi Baru KPK Diharapkan Mampu Bongkar Kasus Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 T

Jakarta, MI - Kabar dugaan korupsi program bantuan sosial (Bansos) Pemprov DKI Jakarta berhembus pada Januari 2023 lalu di media sosial X (Twitter). 

Adalah Rudi Valinka, melalui utas di akunnya @kurawa menyebut, pada 2020 Pemprov DKI Jakarta sedang menanggulangi pandemi Covid-19. Pemprov DKI Jakarta kemudian mengucurkan bantuan Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako. 

Melalui program itu, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan sebagai penyalur paket sembako. Mereka adalah Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. "Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?" tulis akun @kurawa.

Perlu diketahui bahwa pengusutan daripada kasus ini tak luput dari tugas seorang Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat kasus ini berhembus, Deputi Penidakan dan Eksekusi KPK dijabat oleh Irjen Pol Karyoto yang saat ini telah menjadi Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya Asep Guntur Rahayu diangkat menjadi Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.

Namun kini, jabatan tersebut telah diduduki oleh Irjen Pol Rudi Setiawan. Dengan jabatan yang baru itu, Irjen Rudi diharapkan mampu membongkar kasus dugaan korupsi bansos itu.

Pasalnya, usai dilantik pada Senin (6/11) kemarin Rudi mengatakan bahwa pengungkapan kasus dugaan korupsi bisa dimulai dari aduan masyarakat hingga pengembangan penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Rudi menegaskan akan memilah cara terbaik yang sesuai dengan kondisi dalam penanganan sebuah perkara korupsi di KPK.

Tak hanya itu, usai pelantikannya, Rudi juga langsung berbicara tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang sudah jarang dilakukan KPK dalam beberapa waktu belakangan.

"Sepertinya menarik kalau tertangkap tangan, agak seru ya bagi teman-teman media, sehingga kayanya sudah lama nih Pak Asep (Direkur Penyidikan KPK) enggak ada, kegiatan tersebut," kata Rudi di Gedung Merah Putih KPK.

"Masih banyak lagi cara-cara yang bisa dilakukan dalam penindakan yang bersumber dari pengaduan masyarakat atau hasil pemantauan kita sendiri. Jadi tertangkap tangan itu tidak menutup kemungkinan," sambungnya.

Rudi menambahkan bahwa penerapan OTT tidak selalu bisa dilaksakanakan harus melihat situasi dan kondisi dari perkara yang ditangani. "Nanti mana yang paling tepat dengan situasinya dengan kondisinya itu yang kita lakukan. Jadi semua kegiatan penindakan akan kita maksimalkan semua mana yang paling tepat dengan situasi kondisinya," bebernya.

Dalam pengusutan dugaan rasuah, Ketua KPK Firli Bahuri berharap agar Rudi siap mengorbankan diri dan menghadapi tantangan. Menurutnya, dalam pemberantasan korupsi, insan KPK selalu menghadapi persoalan, salah satunya adalah serangan balik dari koruptor. 

“Itu tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun, sampai KPK betul-betul bisa membersihkan negeri ini dari praktek korupsi,” kata Firli. 

Korupsi Bansos Keji

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak KPK segera mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020. Pasalnya, hal itu merupakan tindakan yang sangat keji di luar batas kemanusiaan.

“Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan. Karena itu, dugaan korupsi tersebut harus diusut tuntas," ujar Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo dikutip pada Jum'at (10/11).

Dugaan korupsi ini mencuat setelah pegiat media sosial, Rudi Valinka, mengungkapkannya melalui akun Twitter @kurawa, Selasa (10/1/2023). Dalam cuitannya, Rudi menunjukkan bukti 1.000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.

Beras yang terbagi dalam kantong 5 kilogram itu disebut Rudi masuk dalam anggaran pembelian sembako senilai Rp 3,65 triliun pada 2020 yang disalurkan melalui Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar anggaran ini diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun.

Sigit mengatakan, menimbun 1.000 ton beras yang seharusnya bisa dikonsumsi 200.000 keluarga di saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang, jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. "Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan,” tandas Sigit.

Sebelumnya, KPK memastikan terbuka dengan setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Lembaga antikorupsi mempersilakan masyarakat melaporkan jika terjadi dugaan tindak pidana terkait korupsi terkait program bansos itu.

“Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (13/1/2023) lalu.

Dipastikan Ali, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dari masyarakat. Setiap laporan yang masuk, kata Ali, nantinya akan diverifikasi dan ditelaah.

“Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya. Kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” tegas Ali.

Monitorindonesia.com telah mengonfirmasi perkembangan kasus ini ke KPK, namun hingga saat ini belum memberikan respons. (An)