Guru Besar UI Ungkap Bansos Jelang Pemilu Rawan Dikorupsi, Ekonom: Menkeu Sri Mulyani Jangan Dikambing Hitamkan!

Jakarta, MI - Guru besar Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) rawan dikuropsi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kerawanan ini juga sepat terucap dari "mulut" calon presiden (capres) nomor urut 01 dalam debat pemilihan presiden (pilpres) 2024 kemarin.

Anies mengatakan, dengan bansos berupa barang, makan akan menciptakan potensi korupsi dalam pengadaan barangnya. Sedangkan melalui cash transfer, maka bantuan yang diberikan bisa digunakan sesuai kebutuhan. "Kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berupa cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadan barang," tutur dia dalam Debat Capres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Anies Baswedan (Foto: Istimewa)

Chudry begitu disapa Monitorindonesia.com, Selasa (6/2) menyatakan bahwa akhir-akhir ini bansos yang dilakukan pemerintah berpotensi untuk dikorupsi  jika dilhat dari prosedurnya. "Karena memang prosedurnya itu kita lihat dari belum substansinya, nanti kita lihat betul atau tidak ada korupsinya? tetapi kalau saya lihat secara kasat mata itu prosedurnya bahwa UU mengenai bansos ini itukan dilakukan oleh Kementerian Sosial," jelas Chudry.

Nah sekarang dapat dilihat bahwa bagaimana dana yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI diposkan di Kemensos itu bisa beralih ke institusi lain. Memang betul bahwa presiden mempunyai kewenangan, tapi kan kewenangan Presiden harus mengikuti prosedur-prosedur apa yang sudah ditetapkan. "Misalnyakan orang penerima bansos itukan sudah didata melalui kementerian," tegasnya.

Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penerima bansos itu sesuai dengan data yang sudah dibuat oleh Kemensos? "Kalau tidak, dimana pertanggungjawaban atas penerimaan bansos itu, Bisa-bisa orang yang berhak tidak mendapatkan karena dibagi begitu saja kan," jelasnya.

Lagi-lagi hal ini sebaimana diungkapkan Anies Baswedan dalam debat terkahir kemarin itu. "Bansos itu bantuan untuk penerima, bukan bantuan untuk pemberi. Karenanya, ia diberi sesuai dengan kebutuhan penerima,” kata Anies Minggu malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung soal data penerima bansos yang harus tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi pendataan yang akurat. Mekanisme pemberian bansos juga harus melalui birokrasi agar memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

“Mekanisme pemberiannya melalui birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Bansos itu, harus bisa dipastikan, miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya,” tegasnya,

Lanjut, menurut Chudry, anggaran bansos di Kemensos itu sudah ada data dan prosedur-prosedur bagaimana penyalurannya. Tetapi bagaiman bansos itu diberikan atau dibagi-bagikan dipinggir jalan. Apakah yang merima itu sesuai data yang ditetapkan?

Chudry Sitompul (Foto: Istimewa)

"Inilah menurut saya ini potensi adanya dugaan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang dengan cara melawan hukum, artinya pembagian bansos itu tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan," beber Chudry yang juga mendukung langkah Civitas Akademika Universitas Indonesia yang mengkritik Joko Widodo.

Adapun Presiden Joko Widodo yang menebar bansos kini jadi pro-kontra di tengah publik. Namun menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR.

Joko Widodo bagikan bansos (Foto: Istimewa)

"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan baru-baru ini.

Ia mencontohkan di dalam APBN 2023 pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak Rp 476 triliun. Dia mengatakan bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari beberapa jenis. 

Seperti, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.

Sri Mulyani menjelaskan pada 2023, pemerintah juga mengadakan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Ia mengatakan BLT El Nino itu diberikan untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan.

"BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser," ujarnya.

Sri mengatakan bansos lainnya yang diberikan pemerintah melalui APBN 2023 adalah subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi KUR, dan bantuan pangan.

"Sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun."

Menurut Sri Mulyani, pola yang sama juga ada pada pemberian bansos 2024. Dia mengatakan bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 dengan nilai Rp 496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos ini, kata dia, juga ada dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.

Sri Mulyani (Foto: Istimewa)

Dia mengatakan bansos telah dibagi ke pos-pos, namun realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. "Termasuk jika ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu."

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai menjelang masa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bansos itu diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran yang dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp 11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp 600 ribu. Bantuan itu akan diberikan di bulan Februari, bulan yang sama dengan pencoblosan Pemilu.

Sri Mulyani Jangan Dikambing Hitamkan

Ekonom Senior Faisal Basri menilai keputusan pemerintah Jokowi untuk melakukan automatic adjusment terhadap anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada APBN 2024 menjadi dilema bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Faisal mendengar bahwa Sri Mulyani tak enak hati untuk menjalankan perintah langsung dari Jokowi tersebut. Asal tahu saja, kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. 

Dimana, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan ke program lain.

"Saya dengar ibu Sri Mulyani enggak mau, enggak mau kayak, 'saya datang ke Kementerian A potong ya 5 persen. Nanti yang disalahin Bu Sri Mulyani terus kan," ungkap Faisal di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (5/4).

Faisal pun bertanya-tanya kenapa Sri Mulyani mau menjalankan perintah tersebut yang sifatnya mendadak dan dilakukan secara tertutup tanpa adanya persetujuan dari K/L. Seharusnya kata Ekonom INDEF ini yang melakukan hal itu adalah Jokowi.

"Jadi Pak Jokowi gentle dong, bilang ke menteri-menterinya gitu, sayang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan enggak punya kuasa," kata Faisal.

Faisal Basri (Foto: Istimewa)

Automatic adjusment sendiri adalah penyesuaian anggaran dalam rangka merespons dinamika global terhadap aktivitas ekonomi di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mengakui adanya kebijakan ini.

“Nanti itu teknisnya ada macam-macam cara, Bu Menkeu akan menjelaskan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan dana yang terkumpul dari kebijakan Automatic Adjustment akan digunakan untuk mempertebal anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk. Anggaran untuk subsidi pupuk, kata Ketum Partai Golkar ini, juga perlu ditambah karena Indonesia sudah memasuki musim tanam.

"Kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp 14 triliun," ungkapnya.

Kebijakan tentang pemblokiran anggaran tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Sehingga, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan. (wan)