Mahfud MD Kritik Kelakuan Komisioner KPU, DPR: Itu Warning untuk KPU
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto:MI/Dhanis) Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Foto:MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/wakil-ketua-dpr-ri-muhaimin-iskandar-alias-cak-imin-fotomidhanis.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyoroti soal kritikan Eks Menkopolhukam Mahfud MD kepada para Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya hidup dengan penuh kemewahan.
Kata Muhaimin, kritikan Mahfud itu harus menjadi perhatian serius oleh KPU, dan jangan sampai kritikan tersebut mengganggu kinerja KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Ya masukan penting untuk KPU supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Kendati begitu, ketika ditanya soal perihal para Anggota KPU hidup dengan bergelimang kemewahan, Muhaimin mengaku belum tahu soal kemewahan yang ditampilkan para pejabat KPU.
"Saya gak tau, nanti kalai ada, saya belum tahu itu kalau tahu nanti baru (saya sampaikan, red)," ujarnya.
Sebelumnya, eks Menkopolhukam Mahfud MD, mengaku terkejut dampak dari putusan DKPP yang memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua dan Anggota KPU RI.
Pasalnya kata Mahfud, usai putusan DKPP itu justru ada banyak hal-hal negatif yang terus bermunculan dari lembaga penyelenggara pemilu itu.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," kata Mahfud dalam cuitan di akun X miliknya @mohmahfudmd pada Minggu (7/7/2024) malam.
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," tambah Mahfud.
Untuk itu kata Mahfud, ia meminta agar DPR dan Pemerintah segera bertindak mengenai laporan-laporan tersebut, yang mana pada sebelumnya anggota Komisi II DPR Riswan Tony juga pernah menyoroti hal tersebut.
"DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," pintanya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB
![Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi! Kasi Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/kasi-intelijen-kejari-surabaya-putu-arya-wibisana.webp)
Hakim Vonis Bebas Anak Anggota DPR Edward Tannur Kasus Pembunuhan, Jaksa Ajukan Kasasi!
25 Juli 2024 13:04 WIB