Penyewaan Helikopter di BNPB untuk Penanganan Karhutla Dipertanyakan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 6 November 2023 14:00 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Foto: Dok MI)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Penyewaan helikopter di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dipertanyakan. Pasalnya, harga sewa heli dinilai terlalu mahal yakni US$ 11.000 dolar atau Rp 170 juta per jam dalam anggaran tahun 2023. 

Seorang pengusaha penyewaan helikopter kepada Monitorindonesia.com, Senin (6/11) mengaku, harga sewa heli pada tahun anggaran 2023 sudah turun US$ 3.000 per jam dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 misalnya harga sewa heli per jam yang ditetapkan sebesar US$ 14.000 per jam.

Heli tersebut didatangkan dari vietnam. heli tersebut digunakan untuk memadamkan api di sejumlah titi di provinsi  Riau, Jambi, Palembang, Kalimantan dan lainnya.

Sumber tersebut mengungkap, pada 2022 lalu, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI melakukan audit atas harga sewa heli tersebut. Harganya terlalu mahal dan akhirnya pada 2023 diturunkan menjadi US$ 11.000 per jam.

Namun para pengusaha mengaku enggan mengembalikan sisa bayar sebagaimana saran dari BPK RI. "Duitnya sudah habis dibagi kemana-mana. Kami (pengusaha) setidaknya menghabiskan US$ 9.000 per jam untuk operasional. Kalau US$ 11.000 per jam kami sisa US$ 2.000 per jam per jam. itulah yang kami gunakan untuk hal-hal lain," katanya.

komponen dari US$ 9.000 per jam itu meliputi bayar sewa heli, bayar gaji pilot, biaya-biaya di bandara, avtur dan lainnya. Ribuan jam operasional heli dianggarkan BNPB setiap tahun tergantung dari spot-spot api yang akan dipadamkan di berbabagi lokasi hutan di Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pejabat BNPB soal harga sewa helikopter tersebut. (Tim Investigasi)