Chaos Serius jika Menteri Profesional Hengkang

Jakarta, MI - Di kabinet Jokowi, baru Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamana (Polhukam) Mahfud MD yang mengundurkan diri pada Kamis (1/2). Kursinya untuk sementara digantikan oleh Mendagri, Tito Karnavian. Lantas apa dampaknya?

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan jika seorang menteri mundur maka dampaknya optimalisasi pelayanan publik juga ikutan turun.

Sebab kalau tak ada menteri, maka bawahannya yakni Dirjen juga tak bisa memutus suatu kebijakan lantaran bukan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk dalam memutuskan anggaran.

Menurutnya, di Indonesia gaya pemerintahannya mode piramida. "Segala keputusan ada di puncak, puncaknya ya menteri. Kalau menteri memutuskan baru dirjennya jalan. Kalau menterinya enggak ada, enggak bisa jalan. Meskipun pandangan umum dianggap jalan. Tapi jalannya rutinitas saja, karena pada akhirnya dirjen-dirjen di bawah ini tidak bisa mengambil keputusan apapun," kata Trubus dikutip pada Selasa (6/2).

Sementara itu, pengamat lainnya, Bayu Dardias Kurniadi juga sependapat. Dia menilai sekalipun posisi Menko Polhukam digantikan oleh Mendagri Tito Karnavian tapi kinerja kementerian sudah pasti tak bisa maksimal. Pasalnya Tito akan mengutamakan institusi yang dibawahnya langsung.

Tapi lebih dari itu, menurut Trubus, jika menteri-menteri profesional mundur sudah pasti terjadi krisis politik. Situasi seperti itu pernah berlangsung di era Suharto di tahun 1998.

Waktu itu, kata dia, setidaknya 14 menteri sepakat menarik diri dari Kabinet Pembangunan VII yang akhirnya membuat kabinet lumpuh dan memaksa Suharto mundur. "Kalau mau diulangi lagi, pada akhirnya enggak mungkin Jokowi sendirian," katanya.

Bayu juga sepemikiran dengan Trubus. Kata dia, akan ada chaos yang serius kalau semua menteri profesional hengkang.

Sebab sepanjang pengamatannya krisis politik seperti ini belum pernah terjadi setelah reformasi. Namun yang ia khawatirkan, efek bola salju yang bakal timbul jika sejumlah menteri Jokowi mengundurkan diri semakin menunjukkan legitimasi pemerintah turun.

"Kalau dia [Presiden Jokowi] enggak dipercaya pembantunya sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya? Itu yang membuat salah satu sebab Suharto mengundurkan diri karena menteri-menterinya mengundurkan diri secara masif. Apa yang membuat dunia internasional percaya pada Jokowi wong pembantunya aja tidak percaya?" tandasnya panjang lebar.

Sebelumnya, Mahfud yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 berpasangan dengan capres Ganjar Pranowo mengumumkan mundur dari kabinet Jokowi.

Pengumuman itu dilakukan kawasan Danau Tirta Gangga, Seputih Banyak, Lampung Tengah pada Rabu (31/1/2024) siang. "Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden tentang masa depan politik saya," ujar Mahfud seperti yang disiarkan secara langsung kanal YouTube Mahfud MD Official.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan tetap solid meskipun Mahfud MD memilih mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kepala Negara mengatakan bahwa saat ini dirinya masih belum mendapatkan laporan atau surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Meski begitu, Jokowi menghargai keputusan dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 itu. 

“Itu  hak [Mahfud] dan saya sangat menghargai. [Namun] sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan [surat resmi pengunduran diri],” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (31/1). 

Jokowi pun memastikan bahwa pemerintahan akan tetap berjalan terdapat menteri yang memilih untuk mengundurkan diri. Bahkan, dia meyakini hingga saat ini kabinet akan terus solid hingga akhir periodenya menjabat pada Oktober 2024 mendatang. “[Kabinet Indonesia Maju masih] sangat solid,” pungkas Jokowi.  

Senada, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan bahwa kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) tidak terganggu. Menurutnya, keputusan dari Mahfud merupakan hak yang harus dihargai sebagai warga negara yang tengah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres). 

“Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan Polhukam. Oleh karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu ya,” ujarnya dikutip melalui siaran Youtube Sekretariat Wapres, Minggu (28/1). 

Pun  Ma'ruf mengaku senada dengan Presiden Jokowi untuk memberikan keleluasaan kepada setiap menteri di kabinet mereka apabila terjun dalam kontestasi politik lima tahun sekali itu. 

Kendati begitu, dia mengatakan bahwa saat ini belum ada nama yang disiapkan untuk menjadi pengganti Mahfud. Apalagi, pemilihan pengganti Mahfud itu merupakan wewenang dari Jokowi sebagai Kepala Negara. 

“Itu nanti hak prerogatif presiden, nanti Presiden akan mempertimbangkan apa memang perlu Menko baru atau sementara dijabat saja sampai akhir, itu hak prerogatif presiden yang menentukan,” demikian orang nomor dua di Indonesia itu. 

Berdasarkan informasi yang beredar dan dihimpuan, ada beberapa menteri yang kepingin mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Ada juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (wan)