Susi Pudjiastuti Ultimatum Prabowo: Hapus Pendapatan Negara dari Industri Kayu

Jakarta, MI - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ultimatum Presiden RI Prabowo Subianto agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap industri kayu. Ia menyampaikan hal itu menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra dan menewaskan ratusan orang.

Sejak 22 hingga 25 November 2025, wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara diterjang bencana hidrometeorologi ekstrem. Data sementara hingga Senin (1/12/2025) mencatat 442 orang meninggal dunia, sementara 402 lainnya masih dinyatakan hilang.

Sumatra Utara menjadi provinsi dengan korban terbanyak dengan 217 orang meninggal dunia, disusul Sumatra Barat yang mencatat 129 korban jiwa. Basarnas menyebut jumlah korban kemungkinan masih bertambah seiring proses pencarian dan evakuasi yang belum berhenti.

Susi Pudjiastuti menanggapi sebuah video yang memperlihatkan pengiriman kayu gelondongan dari Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Meski wilayah tersebut baru saja dilanda banjir besar, aktivitas distribusi kayu dari hutan di Sumatra ternyata tetap berlangsung.

Hal itu terbukti dari rekaman warga yang memergoki sebuah truk pengangkut kayu gelondongan melintas di Jalan Parapat, Sumatra Utara.

Menanggapi kondisi tersebut, Susi memberikan ultimatum kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus pendapatan negara dari industri kayu. Ia meminta Prabowo segera investigasi guna menghitung berapa besar pendapatan negara dari industri tersebut.

Menurut Susi, apabila dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat ekonominya, maka negara harus menghapus pendapatan dari industri kayu. Terlebih saat ini terlihat bencana yang dihasilkan tidak sebanding dari pendapatan yang negara dapat.

“Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yang dari industri kayu seperti ini, hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dengan kerugian negara dan rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini,” tulis Susi di platform X miliknya pada Minggu (30/11/2025).

Kerusakan hutan di Sumatra Utara menjadi perhatian publik karena dinilai sebagai salah satu penyebab banjir dan longsor. Bencana tersebut bukan semata-mata akibat dampak Siklon Tropis Senyar yang melanda sebagian wilayah Asia Tenggara namun juga karena kerusakan hutan yang parah. 

Kerusakan hutan yang parah di Sumatra Utara bukan terjadi karena sekejap mata melainkan karena proses panjang dari era pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya. Artinya, setiap Presiden dan pemerintahan di Indonesia memiliki andil dalam kerusakan hutan. 

Berdasarkan data NGO Global Forest Watch, Sumatra Utara telah kehilangan sekitar 390 ribu hektar tutupan hutan dalam kurun 22 tahun terakhir. Kerusakan terbesar disebabkan oleh ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit, yang berlangsung sejak 2002 hingga 2024.

Sementara itu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu buka suara perihal dengan video viral penampakan ribuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatra Utara. Ia membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Tapanuli Tengah saat banjir besar melanda wilayah tersebut pada Selasa (25/11/2025). 

Masinton menjelaskan ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir adalah hasil penebangan liar atau ilegal logging. Bahkan penebangan hutan tersebut dilakukan di daerah perbukitan Tapanuli Tengah.

Ia menyebut pembabatan hutan dipicu oleh ekspansi industri sawit. Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDIP itu kepada anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, pada Jumat (28/11/2025).

“Terjadi pembabatan hutan di daerah-daerah perbukitan, bahkan kayu-kayunya ditebangin. Tanamannya diganti sawit,” ujar Masinton.

Ia menambahkan, tiga hari sebelum banjir melanda, pihaknya sudah sempat menindak sejumlah ilegal logging di Tapanuli Tengah. Moratorium penghentian industri sawit di wilayah tersebut juga sudah dikeluarkan.

Dengan demikian, ia memastikan bahwa tumpukan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir di Tapanuli Tengah berasal dari praktik penebangan liar.

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk segera memberantas praktik pembalakan liar di Tapanuli Tengah. Ia menilai negara dan aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan menyeluruh atas penebangan hutan yang diduga menjadi penyebab banjir besar di wilayah tersebut, setelah proses penanganan darurat selesai.

“Saya mendukung penyelidikan mendalam terkait penyebab lain selain cuaca ekstrem, seperti indikasi illegal logging di Tapanuli Tengah. Saya mendukung APH untuk terus bekerja. Namun fokus kita saat ini adalah penanganan bencana dan advokasi korban,” tuturnya.