Transportasi Darat di Palembang Belum Tertata Baik, Eddy Suntana Minta Kemenhub Lakukan Integrasi dengan Benar

Adelio Pratama

Diperbarui 4 Juli 2022 11:28 WIB

Transportasi Darat di Palembang Belum Tertata Baik, Eddy Suntana Minta Kemenhub Lakukan Integrasi dengan Benar

Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI, Eddy Santana Putra, meminta Kementrian Perhubungan (Kemenhub), melalui Direktorat Jenderal (Dirjend) Perhubungan Darat benar-benar melakukan integrasi yang tertata terhadap keberadaan seluruh moda transportasi darat di Palembang, Sumatera Selatan. Menurutnya, status Kota Palembang yang ditetapkan oleh Kemenhub sebagai kota percontohan sistem transportasi massal terintegrasi. Masih sangat jauh dari yang diharapkan. Pasalnya hingga kini keberadaan dari sejumlah angkutan umum yang menjadi bagian dari moda transportasi darat, masih belum tertata dengan baik. "Saya contohkan di tempat saya, di dapil saya, mana ada terintegrasi. LRT, Trans Musi Jaya, New angkot dan Damri. Gak nyambung semua," ujar legislator dapil Sumatera Selatan I itu kepada wartawan, Senin (4/7/2022) di Jakarta. Dirinya menyatakan, desakan tersebut sebelumnya secara resmi telah disampaikan kepada Budi Setiyadi saat masih menjabat sebagai Dirjend Perhubungan Darat, Kemenhub, di tengah rapat dengar pendapat Komisi V DPR, Rabu (29/6/2022) yang lalu. Dikatakannya, akibat dari tidak terintegrasi nya sistem moda transportasi darat itu. Saat ini banyak masyarakat dan kalangan mahasiswa yang terdampak, seperti yang terjadi di Indralaya, dimana daerah tersebut dikenal sebagai kawasan kampus karena memiliki dua kampus terkenal yakni Universitas Sriwijaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur’an Al Ittifaqiah (STITQI). "Damri ya, Damri itu dulu beroperasi dari tol Palembang ke Indralaya, kebanyakan melayani para mahasiswa. Nah sekarang Damri itu sudah hilang, kasihan masyarakat dan para mahasiswa itu, sekarang mereka kesulitan susah mau ke kampus sudah gak ada Damri. Semoga di tangan pak Hendro Sugiatno, sebagai Dirjend Perhubungan Darat yang baru ini. Damri itu bisa kembali dioperasikan," tegas politisi Partai Gerindra itu. Selain itu dirinya juga menyoroti, pengoperasian LRT di Jakabaring yang juga masih tidak terintegrasi dengan moda angkutan darat lainnya. Sehingga menyulitkan para penumpang LRT untuk melanjutkan perjalanannya. "LRT itu stopnya batas Jakabaring, terus alangkah baiknya kalau Damri yang nyambung di situ, LRT akan terpakai juga kalau ada multi moda yang terintegrasi gitu, saya kira ini harus ada evaluasi," lanjutnya. Sebelumnya, pada awal Februari 2022 yang lalu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sistem transportasi massal terintegrasi di Palembang jadi percontohan karena memiliki moda terlengkap di Tanah Air. Hal itu diwujudkan dengan meluncurkan Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum (GNKAU) di Palembang. “GNKAU sebagai salah satu wujud kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas dan masyarakat, semua pihak harus mendukung kembali ke angkutan umum,” katanya di Palembang, Minggu (27/2/2022). Menurut Menhub Budi Karya, Kota Palembang, layak menjadi percontohan karena memiliki moda transportasi darat, sungai dan udara, dan kereta api yang terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat.

Topik:

DPR kemenhub Transportasi Darat

Transportasi Darat di Palembang Belum Tertata Baik, Eddy Suntana Minta Kemenhub Lakukan Integrasi dengan Benar

Berita Sebelumnya

Menkes Izinkan Ganja Dipakai untuk Penelitian, Rahmad Handoyo: Sah-sah Saja

Berita Selanjutnya

46 Peserta Haji Mujamalah Dideportasi, Ace Hasan Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Jasa Travel

Berita Terkait

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!

DPR Sahkan Revisi UU BUMN jadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna

BUMN Ngadu ke DPR, Purbaya: Saya Bukan Juru Bayar!

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K