Komisi XI DPR Dorong Kemenkeu Gandeng Penegak Hukum Evaluasi Internalnya

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 11 Maret 2023 19:00 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengusulkan agar Kementerian Keungan (Kemenkeu) menggandeng pihak penegak hukum dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut diusulkan Puteri merespons perilaku brutal salah satu anak Rafael Alun Trisambodo dan gaya hidup glamor sejumlah petinggi dan keluarganya hingga dugaan transaksi mencurigakan yang mencapai Rp 300 triliun yang menjadi sorotan serius masyarakat. “Perlu identifikasi dan pencegahan lebih dini supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Tentunya dengan berkolaborasi bersama stakeholders terkait, seperti BPK, BPKP, PPATK, hingga Aparat Penegak Hukum lainnya,” kata Politikus Golkar itu ditulis, Sabtu (11/3/2023). Selain itu, Puteri juga mengatakan, diperlukan penguatan nilai-nilai integritas untuk mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang telah berjalan sejak 2002. Ia mendorong Kemenkeu untuk melakukan transformasi di semua lini. “Sehingga,Kemenkeu tidak hanya melakukan transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya. Terkait dengan penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Kemenkeu, sebelumnya Puteri juga menyinggung tentang remunerasi yang cukup besar pada lembaga tersebut. Hal tersebut menurutnya adalah salah satu wujud penyelewengan integritas. "Kejadian ini merupakan wujud penyelewengan integritas oleh oknum tertentu. Padahal selama ini pegawai Pajak dan Bea-Cukai mendapatkan remunerasi yang tergolong tinggi seiring beban tugasnya untuk mengejar penerimaan negara," katanya. Puteri juga meminta Kemenkeu untuk meninjau kembali dan mengevaluasi upaya penegakan integritas yang telah berjalan. "Aksi penyelewengan tersebut berpotensi memberikan persepsi negatif bagi Kemenkeu," pungkasnya.

Topik:

kemenkeu

Berita Sebelumnya

Ida Fauziyah dan Syahrul Yasin Limpo Paling Banyak Dipilih untuk Direshuffle

Berita Selanjutnya

Kasus Wanita Emas Jadi Faktor Rendahnya Kepercayaan Publik Terhadap KPU RI

Berita Terkait

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Utang Pemerintah Sentuh Rp9.138 Triliun Per Juni 2025

10 Oktober 2025 13:49 WIB

Ekonomi
Kementerian Keuangan (Foto: Dok MI)

Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp233 T, Kemenkeu Soroti Kebiasaan Buruk

3 Oktober 2025 18:04 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

24 September 2025 19:51 WIB

Ekonomi
Ilustrasi - Bea Cukai (Foto: Istimewa)

Menkeu Purbaya akan Tindak Tegas Pegawai Bea Cukai Terlibat Peredaran Rokok Ilegal

24 September 2025 08:36 WIB