DPR Tidak Kunjung Bahas RUU Perampasan Aset, Ray Rangkuti: Jangan Pilih Parpol yang Menolak

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 27 Mei 2023 12:17 WIB
Jakarta, MI - Pengasahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang nampaknya akan sulit diwujudkan. Pasalnya, hingga kini DPR RI tidak kunjung membahasnya. Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menyebut, RUU Perampasan Aset bukan menjadi hal yang urgent bagi para anggota DPR RI. "Partai politik enggak bergembira. Karena ini berhubungan dengan kegentingan mereka nantinya," jelas Ray kepada Monitor Indonesia, Sabtu (27/5). Dia meyakini bahwa DPR akan membuat berbagai macam alasan untuk menunda pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebab, RUU Perampasan Aset ini tidak 'direstui' para wakil rakyat di Parlemen. "Membuat alasan-alasan yang macam-macam. Kadang-kadang alasan enggak perlu tepat, yang penting kan bagi mereka ada alasan," terang Ray. Maka dari itu, Ray mendorong masyarakat agar untuk tidak memilik partai yang tidak mendukung RUU Perampasan Aset ini. Dia menilai RUU ini seharusnya segera dibahas dan dijadikan UU. Sebab, kata dia, RUU Perampasan Aset ini nantinya akan memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kampanyekan partai yang menolah untuk tidak dipilih," tandas Ray. (ABP)         #DPR Tidak Kunjung Bahas RUU Perampasan Aset #Jangan Pilih Parpol yang Menolak RUU Perampasan Aset

Topik:

DPR RI ray rangkuti Ruu perampasan aset

Berita Sebelumnya

DPR Juga Minta Perpanjangan Masa Jabatan 5 Tahun 

Berita Selanjutnya

DPR Harusnya Miliki Semangat Sahkan RUU Perampasan Aset Seperti Ketika Sahkan UU KPK

Berita Terkait

Politik
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Foto: Istimewa)

MKD Tolak Pengunduran Diri Keponakan Presiden Prabowo Sebagai Anggota DPR RI

8 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, M Husni (Foto Rizal Siregar)

Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, DPR Pastikan Kualitas Layanan Tetap Terjaga

30 Oktober 2025 18:42 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Pastikan Sidang Etik Sahroni hingga Uya Kuya Digelar Pekan Depan

29 Oktober 2025 17:43 WIB

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Nasional
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko (Dok. MI)

Singgih Januratmoko Desak Kemenag Tuntaskan Masalah Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah

27 Oktober 2025 18:51 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

26 Oktober 2025 13:55 WIB