MK Tolak Gugatan Sistem Tertutup, NasDem: Sesuai Semangat Reformasi

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 15 Juni 2023 15:57 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan nomor 114/PUU-XX/2022, terkait uji materi sistem pemilu proporsional terbuka. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengatakan, mengapresiasi MK yang telah menjadi penjaga konstitusi dan demorkasi di Indonesia. “Kami sangat mengapresiasi putusan MK ini. Tentu ini sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi yang selama ini dicita-citakan,” katanya, Kamis (15/6). Willy berujar, sistem proporsional terbuka memberi peluang bagi rakyat untuk memilih wakilnya dengan seksama. Dia mengatakan, sistem pemilu yang saat ini digunakan caleg lebih mengedepan adu gagasan dalam ambil simpati masyarakat. "Proporsional terbuka memberi peluang lebih kepada rakyat. Ya ini pestanya rakyat," jelasnya. Pemilu sebagai instrumen demokrasi berperan besar dalam melestarikan semangat kebangsaan dan kebhinekaan. Dengan sistem proporsional terbuka partai bisa menyusun calegnya berdasarkan representasi yang ingin digambarkan oleh masing-masing partai. Kondisi ini akan mendorong pertisipasi rakyat dalam hajatan politik sekali lima tahun ini. Artinya pemilu akan menjadi ajang evaluasi dari rakyat kepada pemerintahan yang sedang berjalan akan lebih legitimatif jika angka partisipasi juga besar. Keterlibatan rakyat secara aktif akan lebih memperkuat proses institusionalisasi demokrasi. Pilihan-pilihan yang lebih kompetitif berdasarkan kapasitas dan kapabilitas akan memberi warna di parlemen.   #NasDem: Sesuai Semangat Reformasi

Topik:

Nasdem MK Putusan Sistem Pemilu

Berita Sebelumnya

PKS Apresiasi Putusan MK Soal Sistem Pemilu

Berita Selanjutnya

Ketum Sahabat Banteng Indonesia Instruksikan Seluruh Kader Menangkan Ganjar Presiden

Berita Terkait

Nasional
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar (kiri), peneliti masalah Ketenagakerjaan Universitas Parahyangan Bandung, Indrasari Tjandraningsih (tengah) dan Moderator Endang Rokhani (kanan) (Foto: Adelio Pratama)

Lokakarya YFAS 90-FGSBM: Perlindungan Buruh dan Pengawas Ketenagakerjaan jadi Sorotan

28 Oktober 2025 19:46 WIB

Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa (Foto: Istimewa)

NasDem soal Sidang Etik Sahroni dan Nafa Urbach: Kita Ikuti Semua Mekanisme di MKD

25 Oktober 2025 19:51 WIB

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB