Pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin Molor, DPR: Jangan Lagi Ada Istilah Addendum

Jakarta, MI - Proyek pelebaran Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tak kunjung rampung.

Diketahui, proyek penambahan kapasitas bandara ini sudah digarap sejak 2019 dan ditargetkan rampung tahun 2021. Namun hingga Desember 2023 proyek pelebaran Bandara Sultan Hasanuddin belum juga rampung.

Proyek ini juga sudah melalui tiga kali addendum, dengan target terbaru penyelesaiannya adalah Desember 2024.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan pun sudah memberikan kritikan keras terhadap proyek yang digarap PT Wijaya Karya (WIKA) itu.

Bahkan, PT Angkasa Pura (AP) I diminta agar tak segan memutus bekerja sama dengan PT WIKA jika tidak ada keseriusannya.

"Apabila tidak ada keseriusan, sebaiknya mengambil langkah tegas untuk melakukan pemutusan kontrak dengan PT Wika,” kata Anggota Komisi V DPR, Iwan Aras dikutip pada Sabtu (9/12).

Selain itu, Iwan Aras juga mempertanyakan keputusan dilakukannya addendum untuk ketiga kalinya terhadap proyek pelebaran Bandara Hasanuddin. 

Menurutnya, tidak ada alasan yang cukup jelas sehingga harus dilakukannya addendum.

 “Jangan lagi ada istilah addendum. Kami tidak memahami lagi ada adendum, alasannya untuk mengadendum kontrak itu apa lagi? Kalau waktu kemarin masalah Covid, oke kami bisa mengerti," ungkapnya.

"Tapi saat ini saya kira sudah tidak ada halangan lagi untuk diselesaikan secara normal dan tidak ada lagi alasan untuk diadendum kontraknya,” imbuhnya

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady meminta PT Wika Karya agar mulai memfokuskan diri pada satu bidang pembangunan sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada proyek yang sedang dibangun.

“PT WIKA itu mungkin keterbatasan personil dalam mengelola pembangunan itu. Karena banyak macamnya," katanya.

"Oleh karena itu, saya menyampaikan dengan sangat kepada PT. Wika, coba konsentrasilah dalam satu bidang. Jangan ke mana-mana. Semua proyek misalnya diambil,” sambung Hamka.

Sebab, lanjut Hamka, pemfokusan dalam Pembangunan juga dinilai penting bagi profesionalisme perusahaan. 

Menurutnya, jika terus terjadi keterlambatan dalam pembangunan proyek, perusahaan dapat dinilai tidak dapat berkembang.

“Belum kita cek baik-baik, apakah memang perusahaan ini layak untuk berkembang atau tidak, kita belum tahu. 

"Yang jelas bahwa dalam fakta, bahwa beberapa pekerjaan-pekerjaan itu terkendala, entah bagaimana tidak selesai dilaksanakan tepat pada waktunya. Itu yang fakta,” imbuhnya.