Netralitas Pemilu "Aku yang Sekarang Bukanlah yang Dulu"

Jakarta, MI - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari lagi. Para elite partai politik ada yang tetap setia hingga berpaling dalam menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Berbagai kegiatan kampanye pun tengah dilalui, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Kenetralan dalam tahapan pemilu tak luput dari perhatian publik. Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial. Jika ASN tidak netral pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional.

Kendati, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan seorang presiden hingga para menteri boleh kampanye, boleh memihak selama pemilihan umum. Hal itu diutarakan Jokowi pada Rabu (24/1) di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.

Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus cawapres Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya. Mahfud juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.

Namun, menurut Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 boleh saja. Dia juga tak memasalahkan apabila mereka memihak capres tertentu.

Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak. Namun demikian, kata Jokowi, yang paling penting saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Adapun Jokowi menegaskan hal itu ketika bersama Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto di sebuah acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1). Menurutnya, presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masa gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” tutur Jokowi.

“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan, kalau aturannya enggak boleh ya tidak,” imbuhnya.

Tetapi jika merujuk pada pernyataan Jokowi soal netralitas sebelumnya, berbanding terbalik. Pakar hukum tata negara menyatakan pasal yang membolehkan Presiden kampanye konteksnya adalah jika yang bersangkutan merupakan petahana, seperti yang terjadi pada Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

"Konteks pasal itu harus dibaca dengan baik," ujar pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.

Di luar itu, pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi karena Presiden dinilai tidak konsisten. 

Sebelumnya Jokowi beberapa kali menyatakan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral.

Pengamat politik juga mengaku tidak terkejut dengan sikap Presiden Jokowi yang plin-plan seperti itu. Menurutnya, salah satu sikap yang paling dikenali dari Jokowi adalah ketidak konsistenannya.

"Beliau (Jokowi) konsisten untuk tidak konsisten dengan apa yang diucapkan," kata Ray Rangkuti.

Jokowi yang Dulu

Jokowi mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral pada Pilpres 2024. 

Apabila ditemukan kepala daerah atau ASN yang terbukti memihak, Presiden menegaskan tidak akan segan untuk mencopot jabatan mereka.

“Begitu bapak-ibu semuanya mereng-mereng (tidak netral), saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Pembantu Jokowi

Prabowo Subianto juga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI kini sebagai capres 2024. Lalu Menko Polhukam, Mahfud Md sebagai cawapres nomor urut tiga berpasangan dengan Ganjar Pranowo.

Selain itu, sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.  Sejumlah sejumlah menteri dan wakil menteri yang masih aktif menjabat di kabinet Jokowi itu turut tergabung dalam tim sukses kubu Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.

Adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta wakilnya, Angela Tanoesudibjo bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

Sedangkan di dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga secara terbuka menunjukkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran meski dia tidak tergabung secara resmi di dalam TKN.

Penting untuk diingat dan dicatat juga, bahwa ASN menjadi sektor yang sangat penting dalam Pemilu 2024 karena berkaitan dengan pelayanan terhadap publik. 

ASN harus netral dalam memastikan calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama, mencegah intervensi yang tak adil, serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta. (Aswan)