Legislatif Minta Pemerintah Tak Kambing Hitamkan El Nino Atas Kelangkaan Beras

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 24 Februari 2024 11:25 WIB
Gedung DPR RI/DPR RI/MPR RI (Foto: MI/Dhanis)
Gedung DPR RI/DPR RI/MPR RI (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, menyoroti soal alasan pemerintah yang menyebut kelangkaan dan mahalnya harga beras karena disebabkan faktor El Nino atau fenomena perubahan iklim cuaca.

Menurutnya, itu adalah alasan klasik yang dibuat pemerintah karena tak bisa menjelaskan penyebab langka dan mahalnya beras di pasaran kepada masyarakat.

"Faktor perubahan iklim itu kan seperti sebuah keniscayaan. Sebab isu pemanasan global itu memang sudah terjadi, seiring kerusakan lingkungan di dunia. Dan Elnino ini satu diantaranya," kata Dedi Iskandar Batubara kepada wartawan, Sabtu (24/2).

Kata Dedi, jika pemerintah beralasan perubahan iklim adalah pemicunya, maka harusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yang berkelanjutan, mengingat kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu.

"Namun, bukan berarti selalu menjadi kambing hitam di setiap ada kenaikan harga beras. Itu kan alasan klasik karena tidak ada langkah yang lain," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, menyebut bahwa El Nino bukanlah faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut.

Kata Netty, hal itu justru akibat dari kebijakan bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Pemerintah tidak tepat sasaran dalam waktu pembagiannya, sehingga beras menjadi langka di pasaran.

"Kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," kata Netty kepada wartawan, Jumat (23/2).

Netty juga mengaku heran, pembagian Bansos menjelang Pemilu 2024 begitu membludak ketimbang waktu pandemi Covid-19 lalu. Karena itu menurutnya, pemerintah telah melakukan blunder terhadap pembagian Bansos.

"Bansos jor-joran ini tidak urgen, sebagaimana zaman Covid-19. Anehnya lagi, bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemi. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tegasnya. (DI)