Sesuai Instruksi Presiden Jokowi, Tak Ada Alasan Airlangga Tak Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Korupsi CPO

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 23 Juli 2023 01:07 WIB
Jakarta, MI - Anggota Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar) Ridwan Hisyam menegaskan tak ada alasan kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Pasalnya kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan kepada para menterinya agar menghormati proses hukum yang ada. "Sesuai dengan instruksi Presiden untuk para menterinya patuh hukum, maka tidak ada alasan untuk tidak hadir," tegas Ridwan kepada wartawan, Sabtu (22/7). Diketahui, penyidik Jampidsus Kejagung melakukan pemanggilan kedua kepada Airlangga pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 mendatang, setelah dia mangkir dari panggilan pertama pada hari Selasa (18/7) kemarin. Ridwan mengakui Airlangga sudah menerima surat pemanggilan kedua itu dan dijadwalkan hadir sekitar pukul 09.00 WIB. "Iya itu pemanggilan kedua jadwalnya Senin," kata Ridwan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana sebelumnya menyatakan bahwa pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami kebijakan yang diambil Airlangga kala itu, khususnya terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. "Kami menggali dari sisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Satu, menggali dari sisi evaluasi kegiatan. Menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan," kata Ketut, Selasa (18/7). Menurut Ketut kebijakan yang dilakukan itu telah menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah. "Menurut putusan Mahkamah Agung (MA) kurang lebih Rp 6,7 triliun kerugiannya, ini yang kita gali," ungkap Ketut. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 5 tersangka pada 16 Juni 2023 lalu. Ketiga diantaranya berasal dari pihak korporasi yakni Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, serta General Manager (GM) Bagian General Affair PT. Sementara dua orang tersangka lainnya yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menko Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Ada lima orang yang sudah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun jaksa kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim karena terlalu ringan. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dihukum 8 tahun penjara, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor dihukum 6 tahun penjara. Selanjutnya mantan anggota tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lin Chie Wei dihukum 7 tahun penjara, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang dihukum 6 tahun penjara, dan Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA dihukum 5 tahun penjara. (La Aswan)

Topik:

Kejagung Golkar Airlangga Hartarto korupsi ekspor cpo Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Berita Sebelumnya

Korupsi Ekspor CPO, Airlangga Belum Konfirmasi Kehadiran ke Kejagung

Berita Selanjutnya

IISIP Jakarta Gelar Wisuda Tahun Ajaran 2020/2021

Berita Terkait

Hukum
Mantan Dirjen Bea dan Cukai, Askolani (Foto: Istimewa)

Kejagung Buka Peluang Panggil Eks Dirjen Bea dan Cukai Askolani Terkait Kasus Ekspor POME

10 menit yang lalu

Hukum
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/03/2023)

Kejagung Didesak Periksa Eks Dirjen Bea Cukai Askolani terkait Korupsi POME

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

12 jam yang lalu

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

13 jam yang lalu

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

13 jam yang lalu

Hukum
R. Fadjar Donny Tjahjadi (Foto: Istimewa)

Kejagung Dikabarkan Geledah Kediaman Pejabat Bea Cukai R. Fadjar Donny Tjahjadi

18 jam yang lalu