Mahfud MD Soroti Purnawirawan Terjun ke Dunia Politik, Polri Tak Ambil Pusing

Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyoroti banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terjun ke dunia politik. Hal ini tentunya menimbulkan isu netralitas saat pemilu 2024 mendatang. Terkait hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak mau ambil pusing. Pasalnya, para purnawirawan sudah tidak lagi jadi anggota secara kedinasan. "Itu adalah hak masing-masing karena beliau sudah bukan menjadi bagian dari Polri dalam kedinasan," tegas Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (28/9). Para purnawirawan Polri, tambah Sandi, mempunyai kewenangan menentukan pilihannya bergabung partai atau kelompok tertentu. Ia menghimbau kepada bukan hanya dari senior-senior yang sudah purna, tetapi semua pihak untuk bisa berperan aktif dalam menjaga netralitas dan kondusifitas pada pemilu mendatang. "Dalam menjaga kegiatan rangkaian tahapan pemilu bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai harapan kita semua," pungkas Sandi. Mahfud MD sebelumnya mengingatkan netralitas Polri walaupun terdapat purnawirawan yang terjun ke dunia politik. "Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik, mendukung si A si B dan seterusnya," kata Mahfud di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9). Oleh karena itu, Mahfud pun meminta Polri dapat mengantisipasi timbulnya perspektif negatif di masyarakat buntut terjunnya purnawirawan Polri ke dunia politik. Mahfud menilai, Polri sangat perlu menjaga netralitas supaya gelaran pemilu dapat berjalan lancar. Terlebih, ia menegaskan bahwa Polri menjalankan tugasnya sesuai kepentingan bangsa. Bukan, kepentingan salah satu partai politik. "Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," tuturnya. "TNI/Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI/Polri dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu," imbuh Mahfud. Diberitakan sebelumnya, sebanyak lebih dari dua ribu personel Mabes Polri diterjunkan untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka akan bekerja sama dengan personel polda di masing-masing wilayah. "Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu Mabes Polri 2.130 personel," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (25/9). Ahmad menjelaskan Operasi Mantap Brata 2023-2024 fokus untuk mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi. Durasi operasi itu mencapai 222 hari. "Personel Mabes Polri didukung kekuatan personel polda yang disesuaikan dengan anggaran Operasi Mantap Brata 2023-2024," tukasnya. (An)