Menelisik Anggaran Bansos Lebih Tinggi Dibandingkan Masa Covid-19

Jakarta, MI - Menjelang lengser atau jelang pemilihan umum (pemilu) 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar membagi-bagi bantuan sosial (bansos). Jokowi juga telah menetapkan alokasi belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos) atau bansos sebesar Rp496,8 triliun untuk APBN 2024.

Anggaran ini mengalami lonjakan hingga puluhan triliun dibanding tahun sebelumnya. Spanjang sejarah!

Pasalnya, anggaran itu telah melampaui jumlah bansos yang disalurkan pada masa pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2023. Pada tahun ini, alokasi dana bansos juga hanya sedikit berbeda dengan yang diterapkan pada awal pandemi Covid-19 di 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Rabu sore, 25 Oktober 2023, menekankan pentingnya mengantisipasi tiga hal yang dapat mengusik perekonomian domestik, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan dampak fenomena El Nino.

"El Nino telah memicu kekeringan yang berujung pada gagal panen dan melonjaknya harga beras," kata Sri Mulyani saat konferensi pers kinerja APBN per September 2023.

Karena itu, pemerintah mengimpor beras untuk menjaga stok dan memberikan bantuan sosial atau bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. 

Tadinya, pemerintah hanya berencana menyalurkan bantuan beras 10 kilogram untuk setiap 21,3 juta keluarga pada periode Maret-Mei dan September-November 2023.

Namun, karena El Nino berlarut-larut, pemerintah memperpanjang periode penyaluran beras tahap dua hingga Desember dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun. 

Selain itu, pemerintah menyisihkan Rp7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai atau BLT bagi 18,8 juta keluarga, yang akan didistribusikan pada November-Desember. Setiap keluarga bakal menerima Rp400.000 per dua bulan. "APBN perlu memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," kata Sri Mulyani.

Jika ditotal, alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk 2024 mencapai Rp496,8 triliun. Tepat, jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran 2023 yang sebesar Rp 433 triliun. Bahkan tetap lebih tinggi jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu Rp468,2 triliun (2021) dan Rp460,6 triliun (2022).

Belum lagi, tahun politik terdapat kebijakan polulis. Namun Sri Mulyani menyatakan semua bisa dicek di APBN 2024 yang telah disahkan menjadi undang-undang.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal pekan ini mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali melanjutkan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai El Nino pada tahun ini.

Kedua program tersebut tidak tercantum dalam program prioritas perlinsos pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Airlangga mengatakan, bantuan pangan berupa beras 10 kg akan disalurkan hingga Juni 2024, sementara BLT El Nino yang berganti nama menjadi BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 untuk 18,8 juta penerima hingga Maret 2024. 

“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” kata Airlangga. 

Pemberian bansos pangan dan BLT ini kata Airlangga termasuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi pangan, di mana pemerintah pada tahun ini menargetkan inflasi pangan terjaga  di bawah 5%. 

Sementara itu, anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 mencapai Rp423,4 triliun. 

Nilai tersebut naik dibandingkan anggaran dalam outlook APBN 2023 sebesar Rp399,6 triliun. Anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2024 tersebut dialokasikan ke sejumlah sektor untuk menghasilkan hasil yang nyata. (wan)