Jejak Dugaan Politisasi Bansos

Jakarta, MI - Presiden Joko Widodo alias Jokowi gencar memberikan bantuan sosial (bansos) di sela kunjungan kerjanya ke daerah. Ada dua program bansos berjalan yang diberikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan.  

Jokowi mengatakan ada dua pertimbangan pemberian bansos. Pertama kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, pemerintah ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah.

Dugaan, pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. 

Meski Jokowi menyangkal soal politisasi bantuan sosial yang dapat menguntungkan paslon nomor urut 02 itu. Namun kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi. 

Lawan politiknya, salah satunya adalah capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai hal ini seperti terjadi politisasi bansos. Tetapi Anies Baswedan berharap Menkeu Sri Mulyani jadi penjaga kewarasan bernegara di tengah isu politisasi bantuan sosial (bansos). 

Sebab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pihak yang mengucurkan bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.  "Kita berharap sekali dari ibu Menkeu untuk bisa menjadi penjaga itu di saat politisasi ini terjadi," harap Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah kemarin.

Menurut Anies, sat ini terjadi fenomena menteri yang ikut menyuarakan soal bansos pemerintah saat masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Sri Mulyani diharapkan turut menjaga pilar integritas. "Kita berharap menteri keuangan menjadi pilar penjaga integritas, pilar penjaga teknokrasi yang menjauhkan praktik-praktek politisasi yang remeh-temeh ini terjadi di republik ini," harap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Memang sulit untuk menentukan apakah ada politisasi bantuan sosial (bansos) ini di lapangan menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Namun tetap berpotensi memengaruhi pilihan publik, terutama para pemilih bimbang atau undecided voters yang jumlahnya relatif besar.

Apalagi, pada tanggal 6 November 2023, nama-nama tim kampanye nasional Prabowo-Gibran diumumkan yang mana ada dua menteri dan dua wakil menteri aktif di sana. 

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni.

Pada 21 November 2023, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 53/2023 yang membuat Prabowo dan Gibran tak perlu mundur dari jabatan masing-masing sebagai menteri dan wali kota meski telah masuk bursa Pilpres 2024.

Pada 22 November 2023, saat menyalurkan bantuan beras di Biak Numfor, Papua, Presiden Jokowi mengumumkan akan memperpanjang kembali periode bantuan tersebut dari Desember 2023 hingga Maret 2024 untuk menjaga stabilitas harga.

Lalu, pada tanggal 15 Desember 2023, saat menyalurkan bantuan beras di Pekalongan, Jawa Tengah, Jokowi mengumumkan akan menaikkan jumlah keluarga penerima bantuan beras di 2024 dari 21,3 juta menjadi 22 juta.

Gencarnya penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino inilah yang lantas digaungkan Zulkifli, yang juga menjabat ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), saat berkampanye di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023.

"Yang kasih bansos sama BLT siapa?" tanya Zulkifli kepada para peserta acara, seperti terlihat di video yang banyak beredar di media sosial dan televisi nasional. 

Audiens lantas membalas, "Pak Jokowi!"

"Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi," kata Zulkifli. 

"Makanya kita dukung Gibran. Cocok?"

Selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2024, saat sidang kabinet di Istana Negara, Jokowi mengumumkan kembali perluasan program bansosnya. Kali ini, bantuan beras dan BLT El Nino sama-sama diperpanjang penyalurannya hingga Juni 2024.

Enam hari kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024, giliran Airlangga yang menggunakan kartu bansos saat menemui keluarga penerima bantuan beras di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

"Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih nggak, Bu, sama Bapak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara, 'Terima kasih, Pak Jokowi.' Tolong direkam. Bisa?" kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Penyaluran bantuan beras dan BLT untuk mengantisipasi dampak El Nino ini pun dinilai sudah tak relevan saat ini. Pasalnya, musim hujan telah dimulai sejak November 2023 lalu. 

"Sekarang sudah mulai masa tanam padi juga dan, sebentar lagi, bulan Maret itu sudah mulai panennya," kata Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa.

Seakan mengantisipasi pertanyaan semacam ini, pemerintah mengumumkan skema BLT baru pada Senin, 29 Januari 2024. Pertama, namanya berubah dari BLT El Nino menjadi BLT Mitigasi Risiko Pangan, kata Airlangga saat konferensi pers.

Periode BLT pun dipersingkat menjadi hanya tiga bulan hingga Maret 2024, sebelum penerapannya dievaluasi kembali. Lalu, bantuan untuk jatah tiga bulan sebesar Rp600.000 akan langsung disalurkan seluruhnya di Februari, di bulan pelaksanaan pemilu.

Menurut dosen hukum pemilu Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, memang ada indikasi tingkat politisasi bansos yang semakin masif di 2024, walaupun diklaim itu bukan politisasi bansos, tetapi program yang memang sudah dianggarkan dan berjalan.

"Keterlibatan pejabat publik berlatar belakang politik itu dalam penalaran yang wajar memang punya intensi untuk mendapatkan insentif atau berkah elektoral," katanya.

Penting diketahui, bahwa pemerintah mengumumkan rencana penyaluran bantuan langsung tunas (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin pada Senin (1/1/2024). Mulanya, BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp200 ribu per bulan itu akan diberikan kepada para penerima manfaat.

BLT itu akan diberikan selama 3 bulan, dari Januari sampai Maret 2024. Namun, pemerintah memutuskan membagikan bantuan tersebut sekaligus pada Februari atau bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Jokowi menyebut rencana penyaluran BLT itu merupakan respons pemerintah atas kenaikan harga beras hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

“Oleh karena itu, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah,” tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino untuk merespons kemarau panjang. Ia membantah kritik politisasi bansos yang dikaitkan pemilu mendatang dengan menyatakan bahwa program tersebut telah dijalankan pemerintah sejak September 2023.

 “Oh udah dari dulu. Ini ‘kan sudah dari September,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, anggaran bansos pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Jumlah itu naik Rp20 triliun dari anggaran bansos pada tahun 2023 sebesar Rp476 triliun.

Menurut Sri Mulyani, realisasi dari anggaran untuk bansos tersebut akan terus dimonitor dan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada. Kata dia, bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

“Saya ingin menekankan kepada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-Undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di DPR, dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama,” kata Sri Mulyani.