Membanggakan! Jamintel Reda Manthovani Jadi Guru Besar Universitas Pancasila

Jakarta, MI - Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen), Reda Manthovani meraih gelar Profesor atau Guru Besar dari Kampus tempat ia mengajar mata kuliah Hukum yakni Universitas Pancasila (UP).

Putra berdarah Bengkulu kelahiran 20 Juni 1969 itu selama berkarir sebagai jaksa, pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon tahun 2012.

Lalu, pada tahun 2013 ia menjabat kepala kerja sama Kejaksaan Agung serta Konsultan Hukum atau Kejaksaan pada Konsulat RI di Hongkong tahun 2014-2015. Tak hanya itu saja, Reda Manthovani juga sempar menjabat sebagai Kajari Jakarta Barat, Kajati Banten dan Kajati DKI Jakarta.

Dalam pendidikannya, Reda menyelesaikan strata 1 (S1) di Universitas Pancasila, S2 di Perancis dan S3 di FH Universitas Indonesia.

Menurut Rektor UP, Prof. Edie capaian gelar guru besar atau profesor adalah capaian tertinggi dalam bidang akademik. Dimana, kata dia, seleksinya sangat ketat dan butuh proses panjang. 

Reda yang leluhurnya pejuang di negeri Bencoolen blasteran Skotlandia dan bangsawan kerajaan Selebar. Edward Coles lahir di Bencoolen dari seorang ayah yang merupakan seorang pelarian politik dan ibunya seorang bangsawan putri kerajaan Selebar. 

Mr. Badar lahir di Bencoolen pada tahun 1736 bernama asli Edward Coles. Pada 14 Oktober 1781 ia terkenal sangat dekat dengan kaum pribumi di negeri Bencoolen.

Saat menjabat Gubernur presidensi dan menikah dengan Putri Kerajaan Selebar biasa disapa Mr.Badar. Kebengisan Residen Thomas Parr saat berkuasa di Bencoolen saat itu membuat Mr. Badar bersama rakyat pribumi memberi perlawanan. 

Puncaknya rakyat Bencoolen saat itu mampu membunuh Thomas Parr dengan memenggal kepalanya di rumah dinas penjajah saat itu yang saat ini menjadi Rumah dinas Gubernur Bengkulu.

Pengakuan keluarga Reda Manthovani yang berdomisili di Kota meski sibuk dan memegang jabatan strategis di Kejagung, namun wanciknya tersebut kerap berkunjung ke Bengkulu, hanya sekedar silaturahmi dengan keluarga, berziarah ke makam leluhur tanpa sepengetahuan petinggi Kejati Bengkulu.