Pegi Setiawan Korban Salah Tangkap? Polda Jabar Mau Apa Lagi?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 8 Juli 2024 11:42 WIB
Sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin (8/7/2024).
Sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Bandung, MI - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon tidak sah dan batal demi hukum, Senin (8/7/2024).

Dalam sidang praperadilan sebelumnya, yakni pada 3 Juli 2024, saksi ahli pidana Suhandi Cahaya mengatakan bahwa Pegi ialah korban salah tangkap.

Suhandi mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang ia baca dalam tuntutan praperadilan, nampaknya Pegi adalah korban salah tangkap.

Suhandi melanjutkan bahwa status tersangka yang saat ini disandang Pegi Setiawan, bisa dibatalkan.

Mengenai bukti surat vissum kematian Vina dan Eky, serta surat lainnya dinilai terbukti oleh kuasa hukum Pegi.

Jika merujuk pada perlindungan salah tangkap kepolisian diatur pada Pasal I butir 10, Bab X bagian kesatu Pasal 77 sampai Pasal 83, dan Pasal 95 sampai pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, polisi sebagai penyelidik menerima laporan atau pengaduan kemudian mencari unsur tindak pidana pada suatu peristiwa untuk menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Selanjutnya, penyidik dalam hal ini adalah polisi mengumpulkan bukti dari tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkan. Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Namun, pada kasus korban salah tangkap, KUHAP tidak mengatur saknsi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap. Penyidik hanya wajib memberikan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dengan berpedoman pada KUHAP.

Pegi bebas!

Hakim Eman mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Pegi terhadap Polda Jawa Barat.

Dalam pertimbangannya, Eman mengatakan tidak ditemukan bukti satu pun yang menunjukkan Pegi dalam penyidikan oleh penyidik Polda Jabar pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka.

"Sebagaimana fakta dalam persidangan tidak ditemukan bukti satu pun yang menunjukkan kalau pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka," kata Eman di ruang sidang PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selain itu, dalil penetapan tersangka pun yang menurut Polda Jabar sudah memenuhi syarat bertolak belakang dengan pendapat hakim.

"Harusnya ada pemeriksaan calon tersangka. Pemeriksaan calon tersangka final dan mengikat. Memberikan transparansi dan perlindungan hak seseorang," katanya.

Dalam amar putusannya, Eman menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor: SK/90/V/Res124/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Kemudian tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum.

Selain itu, surat ketetapan tersangka nomor: STap/90/V/Res124/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon," beber Eman.

Eman pun memerintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon. Ia juga meminta penyidik membebaskan Pegi dari tahanan.

"Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala," ujarnya.

Terkait dengan putusan ini, Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menyatakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.

"Kita akan koordinasi dengan penyidik nanti kalau misalkan dari putusan hakim ditindaklanjuti, jadi untuk dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan. Jadi kita tetap patuh apa yang diputuskan untuk hakim. Nanti kordinasi dengan penyidikan untuk langkah selanjutnya," kata Nurhadi usai pembacaan putusan.