PSI: Jakarta Butuh Pemimpin Unggulan Sanggup Benahi Program Berantakan di Masa Anies Baswedan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 22 Juli 2024 20:57 WIB
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta,  William Aditya Sarana,  di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Jakarta, MI - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyatakan, Jakarta membutuhkan pemimpin unggulan sehingga mampu membenahi program yang "berantakan" pada masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI, Anies Baswedan. 

"Sungguh, Jakarta itu butuh calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen berani dan jujur tidak membohongi rakyatnya. Sosok ini guna membereskan semua kekacauan pembangunan sejak masa.lalu dan sekarang," ungkap William dalam keterangan yang diterima, Senin (22/7/2024) malam.

Dia menyampaikan, salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan Anies adalah kekacauan data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Menurut Ketua Fraksi PSI itu, Anies suka mengeklaim pekerjaan orang lain lalu dijadikan bahan untuk kampanye pribadi. Kesannya seakan hasil karyanya, padahal orang lain.

"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki Pj Gubernur DKI dalam dua tahun terakhir," ujar William. 

Dia mengaku akan terus mengawal dan memastikan calon yang maju di Pilkada mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Cegah ”Hengki Pengki”, Anies Baswedan.

"Kami mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta dan memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran," jelas William.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, menjawab kritikan Anies Baswedan terkait pengelolaan Jakarta saat ini yang disebut tidak pro terhadap masyarakat.

Menurut Heru, aturan dan kebijakan yang dijalankan saat menjabat sejak Oktober 2022 sudah sesuai dengan aturan yang ada, termasuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

"Menyusul, tidak ada kegiatan untuk masyarakat Jakarta yang saya berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, tapi saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada," ujar Heru kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Menjawab kritik Anies, Heru menegaskan: "Saya sudah banyak merapikan peninggalan Anies sesuai dengan aturan.

Heru menambahkan, tidak ada pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk warga berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Dia menyebutkan, hanya menyesuaikan data penerima. Jawab Heru membalas kritikan Anies dengan menyinggung untuk tidak menuduhnya demi kepentingan berlaga di Pilkada Jakarta. 

"Silahkan untuk berlaga di pilkada, tetapi jangan mengkambinghitamkan saya," kata Heru. 

Sementara itu, Anies yang juga merupakan bakal calon gubernur DKI dalam Pilkada 2024 ini sempat berjanji akan mengembalikan kondisi di Jakarta seperti pada periode 2017-2022. 

Menurut dia, semasa dirinya menjabat sebagai gubernur DKI, kondisi di Jakarta aman dan damai. 

"Kita sudah sama-sama membuktikan, membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah. Jakarta yang bersatu, terbukti selama 2017 sampai 2022," ujar Anies.

Anies juga berjanji akan mengembalikan segala manfaat yang terpotong di Jakarta belakangan ini. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci apa manfaat yang terpotong itu. (Sar)