Komisi XI: Inflasi Pangan Harusnya Bisa Diselesaikan dalam Jangka Pendek
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![Komisi XI: Inflasi Pangan Harusnya Bisa Diselesaikan dalam Jangka Pendek Anggota Komisi XI DPR RI , Junaidy Auly (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/fe014dfa-1d77-477f-bae4-d9f4a1492ee7.jpg)
Jakarta, MI - Anggota Komisi XI DPR RI Junaidy Auly, menyoroti permasalahan inflasi pangan yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia, terutama pada masalah beras yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga jual.
Menurut Junaidy, mestinya pemerintah bisa mengantisipasi masalah kelangkaan pasokan beras, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.
“Pendekatan penyelesaian masalah (inflasi pangan) ini dilakukan untuk jangka pendek, seperti melakukan impor dan intervensi dalam bentuk operasi pasar serta pemantauan alur distribusi pada level pusat dan daerah saja,” ujar Junaidi kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (12/3/2024).
Kata Junaidy, salah satu penyelesaian inflasi pangan melalui pendekatan jangka panjang adalah sungguh-sungguh melaksanakan manajemen pengendalian inflasi dan perbaikan dari hulu sampai hilir, terutama terhadap gejolak inflasi komoditas pangan.
“Tentunya, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan dan pelibatan aktif seluruh stakeholder dalam melaksanakan kebijakan dari level pusat hingga daerah menjadi kunci utama tercapainya efektivitas pengendalian inflasi pangan yang berkelanjutan,” ujar Politikus PKS itu.
Junaidi mempertanyakan terkaiy penjelasan Pemerintah bahwa perekonomian Indonesia cukup solid, namun nyatanya tidak mampu mengantisipasi inflasi atas kenaikan harga beras di Indonesia saat ini.
“Terlebih Indonesia merupakan negara agraris yang dalam tiga tahun belakangan ini diklaim Pemerintah dalam kondisi perekonomian yang cukup solid dan terkendali meskipun dihadapkan pada fluktuasi perekonomian dunia,” tukasnya.
Berita Sebelumnya
![PKS Beri Rekomendasi kepada 5 Cakada dari Indonesia Timur di Pilkada Serentak 2024 Calon kepala daerah dari Indonesia Timur yang menerima SK DPP PKS untuk Pilkada 2024. (Foto: PKS)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/calon-kepala-daerah-dari-indonesia-timur-yang-menerima-sk-dpp-pks-untuk-pilkada-2024.webp)
PKS Beri Rekomendasi kepada 5 Cakada dari Indonesia Timur di Pilkada Serentak 2024
11 jam yang lalu
![Golkar Yakin Prabowo Akan Respons Keinginan PKS untuk Masuk dalam Pemerintahan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/ketua-umum-partai-golkar-airlangga-hartarto-foto-midhanis.webp)
Golkar Yakin Prabowo Akan Respons Keinginan PKS untuk Masuk dalam Pemerintahan
25 Juli 2024 20:16 WIB
![Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/dyah-roro-esti.webp)
Legislator: Pemegang Izin Pertambangan Wajib Lakukan Reklamasi Pascatambang dengan Keberhasilan 100 Persen
25 Juli 2024 16:25 WIB