PDIP Siapkan Kurikulum Hukum Baru dalam Waktu Satu Bulan ke Depan
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![PDIP Gelar Sekolah Hukum bagi caleg terpilih 2024 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Foto: PDIP/Repro) PDIP Gelar Sekolah Hukum bagi caleg terpilih 2024 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta. (Foto: PDIP/Repro)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/pdip-gelar-sekolah-hukum-bagi-caleg-terpilih-2024-di-sekolah-partai-pdip-jakarta-foto-pdiprepro.webp)
Jakarta, MI - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar forum group discussion (FGD) untuk merumuskan pembuatan kurikulum soal hukum demi meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum yang diikuti seluruh caleg terpilih dari PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Hasto mulanya mengingatkan kembali pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa tentang Indonesia merdeka sangat luar biasa dan tidak ada duanya.
"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spirit-nya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," kata Hasto.
Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. Hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.
"Karena partai ini kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa amblek. Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar, Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," ujarnya.
Politikus asal Yogyakarta ini menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar Partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna.
Selain itu, para kader PDIP diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Gayus Lumbuun.
"Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan," pungkas Hasto.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![KPK Buka Peluang Periksa Herman Hery, Anggota DPR Fraksi PDIP yang Rumahnya Dikabarkan Digeledah Terkait Korupsi Bansos Covid-19 Herman Hery, Anggota DPR Fraksi PDIP (Foto: MI/Antara)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/herman-hery-anggota-dpr-fraksi-pdip.webp)
KPK Buka Peluang Periksa Herman Hery, Anggota DPR Fraksi PDIP yang Rumahnya Dikabarkan Digeledah Terkait Korupsi Bansos Covid-19
24 Juli 2024 13:25 WIB
![PDIP Belum Kepikiran Jalin Kerja Sama dengan PSI di Pilkada Serentak 2024 Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu (kiri). (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/hasto-adian.webp)
PDIP Belum Kepikiran Jalin Kerja Sama dengan PSI di Pilkada Serentak 2024
23 Juli 2024 21:40 WIB
![Banteng Tak Gentar Jika Harus Berhadapan dengan Anies dan KIM di Pilgub Jakarta Logo PDI Perjuangan (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/logo-pdip.webp)
Banteng Tak Gentar Jika Harus Berhadapan dengan Anies dan KIM di Pilgub Jakarta
23 Juli 2024 13:51 WIB