RUU DOB Papua Disahkan, PKS: Kesejahteraan Orang Asli Papua Harus Jadi Perhatian Utama

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 Juli 2022 20:45 WIB
Jakarta, MI - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai pembentukan provinsi-provinsi baru di daerah Papua melalui Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) harus menjadi perhatian utama pemerintah terhadap kesejahteraan orang asli Papua. Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) RI telah mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Kamis (30/6/2022). Adapun tiga RUU tersebut adalah RUU Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. "Kesejahteraan Orang Asli Papua harus menjadi perhatian utama pembentukan provinsi-provinsi ini, disamping meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah terpencil beserta pemerataan pembangunan dan pelayanan birokrasi di wilayah Papua," kata Mardani melalui tweetnya seperti dikutip Monitorindonesi.com, Selasa (5/7) malam. Menurut Anggota Komisi II DPR ini, RUU DOB Papua ini penting disahkan karena bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik, memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih maksimal terhadap orang asli Papua. "Dan yang tidak kalah penting, pemerkaran provinsi ini mesti memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang asli Papua. Selama ini, orang asli Papua mengalami ketertinggalan di berbagai bidang, mulai dari akses pendidikan, pelayanan birokrasi dan pelayanan kesehatan," jelasnya. Berikut rincian daerah di 3 DOB Papua yang telah disepakati: 1. Provinsi Papua Selatan a. Kabupaten Merauke b. Kabupaten Boven Digoel c. Kabupaten Mappi d. Kabupaten Asmat. 2. Provinsi Papua Tengah a. Kabupaten Nabire b. Kabupaten Paniai c. Kabupaten Mimika d. Kabupaten Puncak Jaya e. Kabupaten Puncak f. Kabupaten Dogiyai g. Kabupaten Intan Jaya h. Kabupaten Deian. 3. Provinsi Papua Pegunungan a. Kabupaten Jayawijaya b. Kabupaten Pegunungan Bintang c. Kabupaten Yahukimo d. Kabupaten Tolikara e. Kabupaten Mamberamo Tengah f. Kabupaten Yalimo g. Kabupaten Lani Jaya, dan h. Kabupaten Nduga [Ode]

Topik:

PKS RUU DOB Papua

Berita Sebelumnya

Data Terbaru KPU: Sudah 34 Parpol Nasional Akses ke Sipol

Berita Selanjutnya

Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Aceh, Kemendagri: Tak Menyalahi Prosedur Karena Sudah Pensiun!

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Ekonomi
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

Kasus Cesium-137 di Udang Beku: DPR Minta Pemerintah Jaga Industri Udang Nasional

25 Agustus 2025 08:30 WIB

Politik
Riyono Anggota MPR Fraksi PKS (Foto. Rizal)

MPR Soroti Anggaran Pangan 2026: Minimal 10 Persen APBN, Bukan Rp164 Triliun

20 Agustus 2025 15:14 WIB

Ekonomi
Amin Ak (Dok. MI)

DPR Minta BI Perkuat Keamanan Data Sebelum Payment ID Resmi Diluncurkan

13 Agustus 2025 17:48 WIB

Politik
PKS mendorong agar RUU Pemilu dirampungkan pada tahun 2025 (Foto: Repro)

PKS Desak RUU Pemilu Tuntas Tahun Ini

7 Juni 2025 22:06 WIB

Nasional
Aksi Simpatik 'Selamatkan Kemanusiaan di Gaza' yang Digelar PKS di JIExpo Kemayoran, Sabtu (24/5/2025). (Foto: Ist)

Gelar Aksi Solidaritas, PKS Desak Penghentian Genosida di Gaza

24 Mei 2025 13:50 WIB