Demokrat Tolak RUU Kesehatan

Jakarta, MI - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan telah memasuki tingkat II atau pengambilan keputusan. Selasa (11/7/2023), DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang salah satu agendanya mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU. Kendati begitu, pengesahan RUU Kesehatan menuai penolakan dari berbagai pihak, di antaranya beberapa organisasi profesi kesehatan di Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. “Hari ini tanggal 11 Juli tahun 2023, kita akan melakukan rapat paripurna. Saya sedang berbicara dengan tenaga ahli untuk menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan agenda tersebut,” tutur Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono. Pria yang akrab disapa Ibas itu menyoroti banyaknya elemen masyarakat melakukan demo di depan gedung wakil rakyat. Menurutnya, aspirasi dari masyarakat harus ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. “Di saat ruang paripurna terasa sepi, di luar sana nampak terlihat padat dan ramai, demonstrasi dari beberapa elemen yang poin utamanya adalah ingin menyampaikan pandangan, dan melakukan unjuk rasa terkait rencana DPR RI atau gedung parlemen ini (dalam) melakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Kesehatan,” bebernya. Ibas menyampaikan bahwa hampir pasti Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini akan ditetapkan secara resmi sebagai Undang-Undang. Mayoritas fraksi yang mewakili partai politik akan memberikan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang tersebut. Sehingga, jikalau pun ada penolakan atau catatan-catatan keberatan, undang-undang tersebut bakal menjadi undang-undang yang sah. “Saya selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat, dan juga telah beberapa kali menerima audiensi dari organisasi profesi yang berhubungan dengan kesehatan, dan tentunya mendapatkan pandangan dari berbagai macam stakeholder, termasuk arahan dari Partai Demokrat, posisi Partai Demokrat memang belum menyetujuinya. Menolak,” pungkasnya. (ABP)     #Demokrat Tolak RUU Kesehatan