DPR Desak Menteri Bahlil Segera Selesaikan Masalah di Pulau Rempang

Jakarta, MI - Kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terkait konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City, disebabkan karena komunikasi pemerintah yang kurang baik terhadap warga. Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, mendesak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan permasalahan investasi yang terjadi di Pulau Rempang. "Saya meminta Pak Bahlil segera besok datang ke Pulau Rempang sesuai perintah Presiden. Berkomunikasi lah dengan bahasa rakyat, selesaikan ini segera bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkan rakyat," tegas Andre dalam Raker Komisi VI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). Politisi Fraksi partai Gerindra ini sebenarnya memahami dan mendukung setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Sebab kata dia, setiap investasi yang ada pasti akan memberikan nilai tambah dan keuntungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya pun mengerti bahwa pemerintah sebenarnya juga telah memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. "Saya baca bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp120 juta plus tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga tetap". "Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per-KK Rp1 juta rupiah, lalu ada uang tunggu Rp1.030.000 per bulan per kepala, menurut saya ini sudah win-win yang baik," ujar Andre. Kemudian kata Andre, setiap permasalahan akan selesai jika dikomunikasikan dengan cara yang baik dan tepat. Maka dari itu ia meminta pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera datang ke Pulau Rempang untuk melakukan dialog dengan warga setempat. "Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat," katanya. "Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil," imbuhnya. (DI)