Anggota Komisi I Fraksi PKS Singgung Konflik Pulau Rampang saat RDP dengan Kemenlu, Ada Apa ?

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyindir soal pertumbuhan investasi yang hanya mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat. "Soal pertumbuhan inklusif di wilayah Asean itu menarik karena inklusif, tapi penduduk asli harus diusir untuk menampung investasi asing," sindirnya kepada Kemenlu dalam rapat kerja di Gedung DPR, Kamis (14/9). Dia pun membandingkan pembangunan di Pulau Rempang dengan Singapura. Menurutnya, pembangunan di dua wilayah itu sangat berbeda. "Singapura membangun Negeri sebesar itu tiga kali pulau Rempang saja itu mau dan mampu mengakomodir penduduk asli di tengah hutan beton yang belantara beton seperti itu. Masih ada kampung-kampung dan hutan-hutan asli yang dipertahankan di Singapura, kenapa negara kita tidak cukup sabar, Bukankah itu slogan aja?," cetusnya. Dia juga menyesalkan soal keadaan yang terjadi saat ini dan menyebut pembangunan inklusif tidak lebih dari sekadar slogan yang dihembuskan Pemerintah. "Pembangunan yang inklusif itu tidak kita lakukan di negeri kita sendiri Pak itu hanya slogan diplomatik Pak," sesalnya. Inklusifnya mana, Amerika dilibatkan Cina dilibatkan gitu maksudnya tapi penduduk asli diusir, it's verry pointing," tuturnya. Dia menilai hal itu disebabkan kondisi politik dalam negeri. Sehingga, kasus seperti ini dibawa ke ranah diplomasi maka Indonesia akan ditertawakan di forum Internasional. "Ini pasti bukan politiknya luar negeri tapi bapak paham pasti. Ini kalau kita jadi bahan diplomasi dan dibalik bapak mengajak ASEAN yang inklusif, tapi negara kita mengusir penduduk asli ketika mendatangkan investasi asing, kita diketawain di forum diplomasi internasional. Jadi saya kira betul soal diplomasi yang sangat powerful itu bukti atas Kebijakan kita bukan kata-kata indah yang kita rangkai," ungkapnya. Kemudian kata Sukamta, persoalan konflik lahan di Pulau Rempang bukanlah kesalahan Kementerian Luar Negeri melainkan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan stakeholder. "Ini bukan kesalahan kemlu, tapi kemlu kalau mau mengangkat tema itu punya kewajiban moral untuk menyelesaikan PR dalam negeri, paling tidak ngomong kepada stakeholder ke dalam negeri dulu sebelum keluar," tegasnya. (DI) #Anggota Komisi I Fraksi PKS Singgung Konflik Pulau Rampang