Soroti Utang Alat Perang, Cak Imin Dikritik Habis-habisan Kubu Prabowo-Gibran

Jakarta, MI - Usai menyoroti pemerintah yang rela berutang hingga triliunan rupiah demi membeli alat perang, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin justru dikritik habis-habisan oleh kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 2.

Dimulai dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman.

Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menilai Cak Imin tak memahami persoalan geopolitik. "Ya itu menunjukkan ketidakpahaman Pak Muhaimin soal geopolitik dan geostrategis," ujar Habiburokhman di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu (3/1). 

Menurutnya, dengan menguatkan alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia akan membuat pertahanan negara semakin kuat.  

"Jadi kalau kita perang, ya kan, kita perlu senjata. Beli senjata itu tidak seperti beli Indomie di minimarket. Ada duit belum tentu bisa beli," kata politikus partai Gerindra itu.

Lalu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar yang juga Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Nurul Arifin turut buka suara. Nurul Arifin menyebut Indonesia tetap harus selalu siap untuk menghadapi kondisi apapun, termasuk perang.

"Terdapat adagium, si vis pacem parabellum yang berarti kalau kita mau perdamaian, kita harus selalu siap untuk menghadapi perang," kata Nurul Arifin, Rabu (3/1).

Sebagai anggota komisi I DPR yang membindangi di lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, Nurul Arifin menyebut Indonesia saat ini memang sedang tidak menghadapi perang secara langsung.

Namun demikian, dia menyebut perang bisa terjadi kapan saja.

"Indonesia hari ini memang tidak menghadapi perang secara langsung, namun kita tidak pernah tahu kapan perang akan terjadi. Kita melihat bahwa kondisi geopolitik hari ini tengah memanas. Sehingga Indonesia harus selalu bersiap diri untuk menghadapi perang," bebernya.

Soal anggaran pertahanan juga, kata dia, merupakan suatu kebutuhan demi menjaga utuhnya NKRI.

Maka dari itu perlu untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

"Hari ini saja kita masih tertinggal dengan negara tetangga. Sebagai contoh, untuk negara sebesar Indonesia kita memiliki anggaran Rp 135 triliun untuk RAPBN 2024, kurang lebih setara dengan anggaran pertahanan Singapura tahun 2022 dengan $11,7 miliar atau Rp 136 triliun."

"Sangat minim jika membandingkan kebutuhan luas wilayah yang dipertahankan di Indonesia dengan Singapura," ujar dia.

Selain itu, Nurul juga mengingatkan Cak Imin bahwa kondisi dunia belakangan juga semakin tidak mudah.

Perang terjadi di mana-mana, proxy war juga jadi ancaman.

"Belum lagi kita bicara dengan tantangan Laut Cina Selatan, tantangan AUKUS, kebutuhan pengamanan wilayah udara dan laut Indonesia, dan masih banyak lagi maka dari itu, kita tidak mungkin untuk mengabaikan kebutuhan pertahanan Indonesia."

Itu sama saja dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia," ungkapnya.

Cak Imin Kena Slepetannya Sendiri

Tak hanya Nurul Arifin, rekannya di Komisi I DPR RI juga tak lupa mengungkapkan kritikan pedasnya.

Adalah Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menilai bahwa Cak Imin kena slepetannya sendiri, karena dia lupa pada periode 1998-2008. 

Indonesia, kata Bobby, tidak melakukan modernisasi alutsistanya sehingga untuk mengembalikan postur pertahanan mulai 2008-2024 program MEF ini dilakukan.

"Banyak alutsista saat ini sudah habis masa pakainya, yang diperlukan untuk menegakan kedaulatan negara kita baik di laut, udara dan darat," ujar Bobby sapaannya yang juga Jubir TKN Prabowo-Gibran kepada Monitorindonesia.com, Rabu (3/12).

Perang Rusia dan Ukraina saja, lanjut Bobby, tidak ada yang menyangka akan terjadi. Hal ini menunjukan perlunya kesiapan sebuah negara dalam menghadapi perang, baik militer ataupun nirmiliter. 

"Asumsi tidak ada perang itu berbahaya sekali, siapa yang akan tahu perang akan terjadi. Payung terbaik adalah yang ada saat hujan, kali ini Cak Imin kena slepetannya sendiri," sindir Bobby.

Dengan demikian, Ketua DPD Partai Golkar Sumsel ini menilai, bahwa Cak imin tidak ingin Indonesia disegani militernya.

"Dan tidak mau Indonesia siap perang militer atau non-militer seperti perang siber, perang modern ditengah kondisi dinamika geopolitik saat ini," tutup Bobby.

Pernyataan Cak Imin

Sebelumnya, Cak Imin mengkritik kebijakan pemerintah yang rela berutang hingga triliunan rupiah demi membeli alat perang. Menurut Cak Imin, Indonesia butuh alat pertanian, bukan senjata.

"Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata Cak Imin dalam acara Nitip Gus bersama kelompok petani di Kabupaten Bandung, Rabu (3/1).

Cak Imin bercerita pernah mendatangi salah satu pameran alat perang di benua Eropa. Dia mengatakan alat perang yang ditampilkan itu dihancurkan lalu diganti menjadi alat pertanian.

Menurutnya, pesan dari pameran itu terkait penolakan dunia terhadap perang. Dia menekankan kebutuhan akan pangan rakyat lebih utama ketimbang belanja untuk beli alat perang.

"Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa, di Eropa itu ada pameran, pamerannya itu menarik, pameran alat perang, diganti, dihancurin, jadi alat pertanian. Artinya apa, kita tolak perang yang penting rakyat makan, kira-kira begitu," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja modal Kementerian Pertahanan sepanjang 2023 mencapai Rp 70,9 triliun.

Jumlah itu naik 36% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 52,1 triliun.

"Paling banyak belanja modalnya Kementerian PUPR itu naik cukup tajam dari Rp 77,6 triliun ke Rp 103,6 triliun, naiknya 33,5% sendiri. Kedua yang tinggi Kementerian Pertahanan untuk belanja modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Belanja kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu digunakan untuk modernisasi alutsista dan nonalutsista, sarana prasarana pertahanan, alat apung, dan kapal perang.

Lalu untuk kapal angkatan laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.

"Itu semua terealisasi di belanja Kementerian Pertahanan yang tahun ini mencapai Rp 70,9 triliun belanja modalnya," kata Sri Mulyani.

Tambah Utang untuk Belanja Alutsista

Sri Mulyani pernah memaparkan untuk tahun 2020-2024, alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). Alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.

"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Untuk jangka waktu panjang ke 2034, rencana dan strategi alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap di angka US$ 55 miliar.

Sri Mulyani mengatakan alokasi itu naik untuk merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia.

"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," demikian Sri Mulyani.  (Wan)